KAB. BANDUNG BARAT, || Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak transparansi serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pembangunan Gedung DPRD KBB senilai Rp10,5 miliar dan pengadaan iPad sebesar Rp1 miliar.
Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menyatakan bahwa anggaran tersebut harus digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi atas perencanaan dan implementasi anggaran proyek yang menggunakan dana publik.
“Kami meminta pihak terkait untuk melakukan audit ulang dan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan,” ujar M. Raup dalam pernyataannya. Kamis 5/6/2025 lalu.
Pokja Wartawan KBB juga mendorong agar Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) turut mengawasi secara langsung proses pembangunan dan pengadaan tersebut. Hal ini diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan yang bisa merugikan keuangan daerah.
Lebih lanjut, M. Raup menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek strategis di Kabupaten Bandung Barat, khususnya yang menggunakan dana besar dari APBD. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai hal yang wajib dijaga oleh pemerintah daerah.
“Kami akan terus memantau perkembangan dan meminta para pemangku kebijakan di KBB untuk bertanggung jawab serta terbuka kepada publik dalam penggunaan anggaran,” tegasnya.
(Time)
