KAB. BEKASI, || Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat keempat nasional dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 untuk kategori pemerintah kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual di Command Center Diskominfosantik, Rabu (4/6/2025).
“Alhamdulillah, untuk tahun 2024 kita berhasil meraih peringkat keempat secara nasional dalam kategori pemerintah kabupaten. Ini tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri,” ujar Dedy.
Namun demikian, Sekda Dedy menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir. Ia mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya dinas pengampu SPM, untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik dan menyempurnakan pelaporan standar pelayanan secara menyeluruh.
“Saya sudah memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait agar segera melengkapi kekurangan dan mempercepat perbaikan di berbagai bidang, terutama menjelang triwulan berikutnya hingga akhir 2025. Yang penting bukan hanya peringkat, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan. Menurutnya, keberhasilan administratif harus sejalan dengan dampak riil yang dirasakan masyarakat, terutama pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “SPM ini harus memberikan dampak yang nyata. Pemerintah harus hadir dan bekerja secara terbuka serta terukur,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga menyinggung kondisi inflasi daerah. Meski Kabupaten Bekasi saat ini berada dalam posisi deflasi yang relatif aman, pemerintah tetap mewaspadai potensi fluktuasi harga komoditas seperti cabai, beras, dan telur. “Langkah konkret seperti operasi pasar, intervensi harga, dan survei pasar mingguan terus kami lakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Dedy.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik dan pengendalian inflasi adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.
(Dede Bustomi)
