SOE, || Dalam skema permainan pembangunan nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tampil sebagai playmaker ulung.
Dipimpin oleh Kepala Kantor, Ridonsius Djula, mereka mencetak gol pembangunan lewat dua program andalan yang jadi penentu arah permainan pertanahan di Nusa Tenggara Timur. Skemanya? Sertifikasi tanah gratis lewat Program PTSL dan Program Strategis Nasional (PSN).
Menurut Ridonsius, pada tahun 2025 mendatang, Kabupaten TTS menjadi bagian dari formasi besar PSN dengan target 1.150 sertifikat tanah diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ini bukan hanya angka ini adalah upaya nyata membenahi lini belakang masalah agraria, memberi rasa aman atas tanah yang sudah puluhan tahun ditempati warga.
PSN juga menyiapkan permainan di sisi lain lapangan: reformasi agraria. Melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), tiga desa di TTS akan menerima 300 bidang tanah bersertifikat. Ini bukan hanya penguasaan bola, tetapi penguasaan hak atas tanah yang legal dan sah.
Tak berhenti di situ, Ridonsius juga menyebut adanya program lain yang menyasar 200 bidang tanah di berbagai desa. Tanah ini masuk dalam kategori lintas sektor ibarat serangan balik cepat yang menyentuh berbagai elemen masyarakat, tanpa mengenal batas posisi atau status sosial.
Puncak selebrasi sejatinya sudah terasa sejak 2 Mei lalu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.
Kala itu, sertifikat tanah seluas 20 hektare dan 175 meter persegi secara resmi dihibahkan kepada pemerintah daerah.
Sebuah assist manis dari BPN untuk Pemda TTS yang menjadi penopang berdirinya SMA Unggul Garuda di wilayah ini.
“Ini kebanggaan untuk NTT. Ketika Kementerian PUPR lewat BPN TTS bisa membantu pemerintah daerah, kita jadi bagian dari pembangunan nasional,” ujar Ridonsius penuh semangat.
Namun, bukan berarti lapangan TTS bebas dari tantangan. Ia menyebut, persoalan kerawanan pertanahan di wilayahnya masih tergolong minim, meski tetap ada potensi ‘pelanggaran’ dari klaim tanah oleh beberapa suku. Artinya, penjagaan tetap harus dilakukan di sektor pertahanan.
Sementara itu, aset tanah milik Pemda masih jadi pekerjaan rumah. Tercatat sekitar 245 hektare lahan milik negara belum bersertifikat.
“Kami akan segera sertifikasi tanah-tanah itu karena sudah ada bangunan di atasnya, hasil dari tukar guling kawasan negara,” jelas Ridonsius.
Tak hanya itu, ada 334 rumah warga yang berdiri di atas tanah milik Pemda. Posisi ini rumit.
“Kami siap melaksanakan tugas kami, tapi harus ada permohonan resmi dari Pemda. Karena tanah ini sudah jadi temuan BPK, maka wajib disertifikatkan,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya pendekatan persuasif dari Pemda kepada masyarakat. Seperti strategi pelatih yang membangun kedekatan emosional dengan pemain, komunikasi jadi kunci untuk menyelesaikan konflik tanpa benturan.
Sebagai penutup, Ridonsius menyampaikan bahwa sebenarnya TTS mendapat kuota 7.000 sertifikat gratis di tahun 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, hanya 1.150 yang bisa direalisasikan.
“Harapan kami, ada alokasi anggaran lebih besar di tahun mendatang agar sertifikasi bisa menjangkau pinggiran dari batas Kupang, TTU, hingga Kota,” pungkasnya
(Dessy)
