KOTA CIMAHI, || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam penanggulangan HIV/AIDS, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan dan motor penggerak sinergi lintas sektor.
“Pemerintah Kota Bandung hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tetapi juga memimpin arah kebijakan, menggerakkan kolaborasi, dan memastikan semua pihak bergerak dalam satu arah yang terintegrasi,” ujar Wali Kota Bandung, Farhan, saat menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung di Balai Kota, Selasa, 20 Mei 2025.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian Kota Bandung dalam menekan penyebaran HIV/AIDS serta membangun strategi kolaboratif ke depan.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan dan tata kelola program guna mendukung upaya preventif, deteksi dini, edukasi, serta pengobatan.
“Kami ingin membangun kota yang inklusif, tanpa stigma, dan memberi ruang bagi semua orang untuk hidup sehat dan bermartabat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi, memaparkan bahwa dari estimasi Kementerian Kesehatan RI sebanyak 10.931 kasus, hingga Januari 2025 Kota Bandung telah mendeteksi 9.784 kasus HIV positif, atau sekitar 90% dari total estimasi.
Dari jumlah tersebut, 65% atau 6.370 orang dengan HIV (ODHIV) tercatat patuh menjalani terapi antiretroviral (ARV). Sementara itu, 35% lainnya masuk dalam kategori Lost to Follow Up (LFU) dan saat ini sedang dalam proses penelusuran kembali oleh tim pendamping dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sebanyak 57% atau 3.631 ODHIV yang rutin menjalani pengobatan ARV telah berhasil menekan jumlah virus dalam tubuh hingga tidak terdeteksi dan tidak lagi menularkan virus kepada orang lain.
Dalam pertemuan tersebut, KPA juga mengusulkan penguatan program Warga Peduli AIDS (WPA), integrasi edukasi HIV dalam kegiatan kepemudaan, serta perluasan kemitraan dengan Karang Taruna dan remaja masjid untuk menjangkau kelompok usia produktif.
Wali Kota Bandung menyambut baik usulan tersebut dan langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk menindaklanjutinya dalam bentuk rencana kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
(Dewi)
