KAB TASIKMALAYA || Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) berencana mengirimkan surat resmi kepada DPMD Kabupaten Tasikmalaya dan juga Inspektorat kabupaten Tasikmalaya serta APH (Aparat Penegak Hukum) guna mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program ketahanan pangan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Langkah ini diambil setelah muncul berbagai kejanggalan dan laporan yang terjadi dari sejumlah masyarakat di beberapa desa mengenai dugaan penyimpangan dan ketidakefektifan pengelolaan BUMDes serta distribusi bantuan ketahanan pangan yang tidak tepat sasaran.
Ketua FORWAPI mengatakan, bahwa audit ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. “Kami berharap audit ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” kata Halim Saepudin Ketua FORWAPI. Rabu (04/12/2024).
“FORWAPI juga mendorong dinas terkait untuk segera mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran atau penyimpangan lainnya. Selain itu, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya audit demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Halim Saepudin juga mengungkapkan, selama ini BUMDes dan program ketahanan pangan didesa diduga tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena banyak BUMDes di beberapa desa hanya nama saja, bentuk usahanya pun diduga tidak ada, sama halnya dengan program ketahanan pangan yang ujung-ujungnya tidak jelas, jadi tolong lakukan juga audit eksternal untuk bertanya ke warga apakah ada dampak positif yang dirasakan atau tidak dari kedua program tersebut ?, ungkapnya.
“Maka dengan adanya permasalahan ini, kami dari FORWAPI akan segera berikirm surat kepada pihak DPMD kabupaten Tasikmalaya, pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalyaa dan juga APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mendesak agar segera melakukan audit menyeluruh, baik audit internal di desa ataupun audit eksternal, dan kami dari FORWAPI akan kawal audit tersebut sebagai bentuk transparansi anggaran untuk kami informasikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(JaJang.H)
