SERGAP.CO.ID
KAB. PATI, || Ratusan nelayan Juwana kabupaten Pati melakukan aksi menolak diberlakukannya PP 85 tahun 2021 otomatis akan membunuh pelaku usaha perikanan dan nelayan. Rabu (29/9/21).
Aksi ratusan nelayan dimulai dari TPI II Juwana yang dilakukan atas dasar restribusi yang melonjak tinggi yang bisa menyengsarakan para pelaku usaha dan nelayan.
Menurut menurut orator aksi Hadi mengatakan Pemerintah dinilai tidak peduli dengan dengan kesejahteraan para nelayan ditengah pandemi covid-19 masih berdampak di masyarakat. Ironis para nelayan tidak dihargai.
Penjualan 4 M, perbekalan bisa 3 M, belum pajak-pajak yang lain, bagi seluruh ABK dan dibagi dengan pemilik kapal akan dibagi pemilik kapal. Mereka rela melaut tidak bertemu dengan anak isteri selama 7 bulan, tahun lalu ada ada yang bagiannya cuma 2,5 juta per 7 bulan, apa lagi dengan PP ini memperlakukan dengan pajak ratusan juta mau mendapatkan hasil berapa mereka.
“Kenaikan restribusi diluar naluri dan tidak manusiawi, sehingga sangat tidak wajar, jika pemerintah tetap menetapkan PP no.85 tahun 2021,” yang kami anggap sangat menyengsarakan para kaum nelayan, kata Hadi salah satu orator aksi saat menyampaikan aspirasinya di delan halaman TPI II Juwana.
Kebijakan PP no.85 tahun 2021, lanjut Hadi telah membuat para nelayan di Indonesia tidak berdaya terlebih di masa pandemi seperti ini. Seharusnya membuat kebijakan-kebijakan dan kedamain kepada para nelayan.
“Kami berharap, Pemerintah dapat mengkaji ulang PP ini. Karena dampak kenaikan dari diberlakukannya PP 85 tahun 2021ini mencapai 200-600%. jelas ini mematikan usaha nelayan Indonesia karena dipastikan tidak mampu membayar PHP yang besarannya tidak masuk diakal”.
Ketua Aksi Nelayan Fauzan Nur Rokhim menyampaikan tuntutan aksi yang antaranya:
Penolakan terhadap PP 85 tahun 2021serta mendesk pemerintah untuk mengkaji ulang PP tersebut, cenderung mematikan nelayan lokal dan memberi jalan kepada kapal asing.
Turunkan HPI yang naik hampir 100% karena tidak sesuai dengan harga ikan di pasar dan harga ikan yang menjadi patokan belum terhitung biaya produksi kami yang tinggi sehingga kesejahteraan nelayan memprihatinkan.
Turunkan atau ganti Menteri Kelautan dan Perkanan, karena tidak berpihak pada nelayan.
“Jika aksi ini tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah, kami akan adakan aksi lanjutan ke Jakarta untuk jumlah yang lebih besar,”tutupnya.
(SBR)
