SERGAP.CO.ID
JAKARTA, || Komisi VIII DPR RI lakukan pertemuan bersama dengan Perkumpuluan Guru Inpassing Nasional (PGIN) di gedung Nusantara II Senayan, Senin (31/1).
Lisda Hendrajoni anggota Komisi VIII DPR RI meminta agar negara berpihak dan hadir untuk para guru Inpassing dan juga tenaga pengajar PGK di Indonesia.
“Ya, kita harus menghargai, dan menyayangi, serta menghormati para guru kita, salah satunya dengan cara memberikan perhatian yang seharusnya sudah patut mereka dapatkan. Oleh karenanya kami mengharap keberpihakan dan kehadiran negara untuk para guru yang telah menciptakan jutaan generasi penerus bangsa yang berpendidikan,” katanya.
Pernyataan itu menyusul sejumlah harapan dan permintaan dari PGIN yang hingga saat ini belum terpenuhi oleh Pemerintah. Hal ini lah yang membuat para guru ini, menaruh harapannya kepada Komisi VIII agar dapat meneruskan kepada pihak pemerintah yang berwenang.
“Betul, jika harapan para guru di Indonesia belum terpenuhi, berarti negara ini belum berpihak pada para guru. Padahal guru yang belum memiliki status ini, telah mengabdi bahkan hingga puluhan tahun kepada bangsa. Inilah harus menjadi perjuangan kita khususnya si Komisi VIII, harapan kami ini bisa menjadi suatu yang spektakuler,” jelas Lisda.
Lebih lanjut Lisda menyampaikan, sejumlah harapan yang disampaikan oleh para guru, merupakan sesuatu yang sudah patut mereka dapatkan.
“Kalau saya dan ini didukung oleh Partai saya, kita harapkan adanya pengangkatan status bagi para guru ini. Karena mereka selama ini sudah mengabdi dan itu yang harusnya kita perjuangkan,” tegas Srikandi NasDem asak Dapil;Sumbar 1 tersebut.
“Terus berjuang bapak dan ibu. Kami disini hadir juga akan memperjuangkan aspirasi dari para guru Inpassing se-Indonesia ini,” sambungnya.
Sejumlah permintaan yang disampaikan oleh Pengurus Besar PBIN dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni terkait permohonan kuota (P3K) bagi guru Madrasah dan permohonan pembayaran sesuai masa kerja.
“Kita berharap, negara harus hadir dan memberikan perhatian dengan menyediakan anggaran bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Tidak ada yang tidak bisa, tergantung dari keberpihakan dari bangsa ini maunya kemana,” harap Lisda Hendrajoni.
(WH/Wartawan Muda).
