KAB. SUMBA TIMUR, NTT || Kodim 1601/Sumba Timur menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu, Rabu (21/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa bandara.
Komandan Kodim 1601/Sumba Timur, Letkol Arm Adwi Prasetya, diwakili Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Kodim 1601/Sumba Timur, Kapten Inf Rafael Tende, dalam kegiatan yang berlangsung di Myze Hotel, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.
Forum konsultasi publik tersebut dihadiri unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pengelola bandara, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan beragam pihak diharapkan dapat memperluas perspektif dalam penyusunan maupun evaluasi standar pelayanan.
Pembahasan standar pelayanan publik menjadi penting bagi bandara sebagai salah satu fasilitas transportasi yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sumba Timur. Standar yang jelas dan evaluasi berkala diperlukan agar pelayanan dapat memperhatikan kebutuhan pengguna, termasuk aspek keamanan, kenyamanan, kepastian prosedur, dan mutu layanan.
Kehadiran Pasi Ops Kodim 1601/Sumba Timur merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap koordinasi antarlembaga dalam peningkatan pelayanan publik. Sinergi lintas sektor juga diharapkan dapat membantu menjaga lingkungan bandara tetap aman, tertib, dan kondusif.
Meski demikian, keterangan kegiatan yang tersedia belum merinci standar pelayanan yang dievaluasi, masukan spesifik dari peserta, maupun perubahan layanan yang direncanakan pengelola bandara. Belum ada pula informasi mengenai target peningkatan mutu pelayanan atau jadwal tindak lanjut hasil konsultasi.
Informasi mengenai hasil pembahasan tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana aspirasi pengguna jasa akan dipertimbangkan dalam perbaikan layanan bandara.
Melalui forum ini, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan diharapkan dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pengelola bandara, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu unsur pendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Sumba Timur.
( Ms)
