Musrenbangdes Kayuri Bahas Prioritas Pembangunan, Babinsa Koramil Rindi Umalulu Hadir

SERGAP.CO.ID

KAB. SUMBA TIMUR, NTT || Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) digelar di Aula Kantor Desa Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (21/10/2026), untuk membahas rencana pembangunan desa dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan penentuan prioritas program sesuai kebutuhan setempat.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut dihadiri Babinsa Koramil 02/Rindi Umalulu, Kodim 1601/Sumba Timur, Serma Fajarudin, bersama unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi salah satu ruang koordinasi dalam menyusun arah pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah pihak turut hadir, antara lain Camat Rindi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, tenaga ahli kabupaten, kepala puskesmas, pendamping desa, serta para ketua RT, RW, dan kepala dusun.

Musrenbangdes memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan karena menjadi wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan usulan, mengidentifikasi kebutuhan, serta membahas program yang dinilai perlu diprioritaskan. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI Angkatan Darat melalui aparat kewilayahan untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah desa serta unsur masyarakat. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah binaan.

Namun, keterangan kegiatan yang tersedia belum merinci usulan prioritas yang dibahas, besaran anggaran, maupun program yang disepakati dalam musyawarah. Belum terdapat pula informasi mengenai tindak lanjut usulan masyarakat atau jadwal pelaksanaan program yang akan diprioritaskan.

Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui hasil konkret Musrenbangdes, termasuk usulan yang akan diperjuangkan dan tahapan perencanaannya.

Melalui forum ini, koordinasi antara pemerintah desa, aparat kewilayahan, dan masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

(Ms)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *