KOTA BANDUNG, || Pengurus Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2026–2029 resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Aula Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi profesi sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat M. Taufiq Budi Santoso selaku Pembina INAKI Jawa Barat, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INAKI Imam Gunarto, jajaran pengurus INAKI Jawa Barat, para Analis Kebijakan, serta unsur perguruan tinggi yang tergabung dalam jejaring dan Dewan Pakar INAKI Jawa Barat.
Dalam arahannya, Herman Suryatman menekankan pentingnya kepemimpinan dan sikap proaktif bagi Analis Kebijakan di setiap jenjang jabatan. Menurutnya, status sebagai pejabat fungsional tidak menghilangkan kebutuhan untuk memiliki kapasitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab profesional.
Herman juga mendorong perubahan budaya kerja, dari orientasi sekadar menyelesaikan tugas atau human doing menuju penguatan nilai dan kebermaknaan peran sebagai human being. Selain itu, ia mendorong agar pola kerja tidak hanya berorientasi pada tugas, tetapi berkembang menjadi pola kerja berbasis peran.
“Saya yakin bisa,” ujar Herman saat menyampaikan harapannya terhadap perkembangan INAKI Jawa Barat.
Menurutnya, INAKI bersama seluruh anggotanya diharapkan mampu menunjukkan perkembangan organisasi dan peningkatan kinerja yang semakin nyata dalam mendukung kebutuhan pemerintahan daerah.
Sebagai organisasi profesi JFAK, INAKI memiliki peran dalam mendukung pengembangan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme para anggotanya. Hal tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah membutuhkan analisis yang berkualitas sebagai salah satu bahan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan.
Ketua INAKI Wilayah Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, menyampaikan harapan agar organisasi yang dipimpinnya dapat semakin mendorong pemanfaatan hasil analisis kebijakan sebagai policy insights yang relevan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan.
Menurutnya, hasil analisis kebijakan perlu memiliki keterhubungan dengan kebutuhan pembangunan dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan demikian, produk analisis tidak hanya berhenti sebagai keluaran administratif, tetapi juga memberikan perspektif serta masukan yang dapat digunakan dalam proses kebijakan.
Penguatan jejaring dengan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan profesi Analis Kebijakan. Pertukaran pengetahuan dan kolaborasi diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kualitas produk analisis.
Pengukuhan Pengurus INAKI Jawa Barat Periode 2026–2029 pun menjadi langkah awal untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kompetensi anggota, memperluas jejaring kolaborasi, dan membangun budaya berbagi pengetahuan.
Dengan penguatan tersebut, INAKI Jawa Barat diharapkan dapat terus berkontribusi melalui analisis kebijakan yang berkualitas, relevan, dan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Jawa Barat.
(Dewi)
