Car Free Day Buah Batu Quo Vadis? Komunitas BBC: Kembalikan ke Kami, Tanpa APBD Pun Bisa!
BANDUNG,— Komunitas Buah Batu Corps (BBC) mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk mencabut Keputusan Walikota No. 551/Kep.111-Dishub/2023 dan mengembalikan pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu kepada komunitas penggagas. Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Pimpinan Pusat BBC, Buahbatu Regency Blok A2 No 1, Kamis (10/9/2026).
Dalam rilis yang dibacakan Ketua Bidang Hukum BBC, Bapak Rio, S.H., M.H., BBC menilai ada upaya “menghapus jejak” peran komunitas dalam sejarah CFD Buah Batu. Padahal selama 2011-2019, CFD Buah Batu hidup tanpa satu rupiah pun dana APBD.
“Tanpa bantuan APBD, Komunitas BBC menghidupkan Car Free Day Buah Batu dengan kemandirian, kreativitas, dan kebersamaan sejak era Walikota Dada Rosada sampai 2019,” ujar Rio.
SK 2023 Dinilai Pisahkan BBC dari CFD
Pemicu konflik bermula dari terbitnya SK Walikota 16 Januari 2023 yang menunjuk Walikota sebagai Pembina dan Kadishub sebagai Ketua Pelaksana Tim Koordinasi CFD Kota Bandung.
BBC menilai regulasi itu menjadi dasar pemisahan CFD Buah Batu dari komunitas penggagasnya.
“Buah dari upaya memisahkan itu adalah legacy ruang kreatif menjadi ruang kosong. CFD Buah Batu jadi seperti warga asing di wilayahnya sendiri,” tegas Ketua Umum BBC, Bapak Haji Bagus.
Soroti Temuan BPK dan Pernyataan Walikota
BBC juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian keuangan dalam penyelenggaraan CFD.
Wali Kota Bandung M. Farhan sebelumnya membenarkan adanya temuan tersebut. Dilansir http://kompas.com 2 September 2026, M. Farhan menyebut Dishub salah alokasi anggaran belanja jasa ketenteraman untuk personel non-ASN.
Dalam kesempatan yang sama, M. Farhan menyatakan anggaran CFD juga digunakan untuk “menggaet warga sekitar dan komunitas” dalam penertiban.
Pernyataan “ada dengan warga ada dengan komunitas” inilah yang diprotes keras BBC.
“Komunitas mana? Tolong sebutkan secara terbuka. Yang jelas BBC tidak pernah diajak kerjasama dan tidak pernah menerima anggaran,” kata Sekjen BBC, Bapak Ivan Bachri.
Ivan menambahkan, informasi di media menyebutkan anggaran untuk 3 titik CFD termasuk Buah Batu dan Dago mencapai Rp3,8 miliar. Padahal BBC mengelola 10 tahun tanpa APBD.
4 Tuntutan Resmi BBC ke Pemkot Bandung
Dalam konferensi pers tersebut, Pimpinan Pusat BBC menyatakan 4 sikap resmi:
1. Cabut Keputusan Walikota Bandung No:551/Kep.111-Dishub/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
2. Usut tuntas dugaan penyimpangan dan potensi kerugian keuangan daerah dalam CFD Buah Batu sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Minta Wali Kota M. Farhan memberikan penjelasan publik terkait penggunaan anggaran “untuk menggaet warga dan komunitas”, termasuk dasar hukum dan pertanggungjawabannya.
4. Kembalikan keterlibatan peran Komunitas BBC dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu berdasarkan sejarah dan kontribusi.
“Kami tidak minta kontrak dan tidak butuh dana Pemda. Kami minta dikembalikan saja. Insyaallah kami bisa kelola sendiri seperti dulu. Nol rupiah,” tegas Rio.
Dampak ke UMKM dan Warga
BBC juga menyoroti dampak ke pedagang. Sejak dikelola Pemkot, frekuensi CFD turun dari 4 kali menjadi 2 kali sebulan. Banyak pedagang mengeluh karena kehilangan ruang usaha.
“Selama kami kelola 10 tahun tidak ada pungli, aman, bersih, nyaman. Ekonomi jalan. Buktinya masyarakat mendukung,” kata Haji Bagus.
BBC berharap Pemkot segera menjawab surat resmi yang sudah dilayangkan. Jika tidak ada itikad baik, opsi hukum akan ditempuh.
“Kami hormat pada Pak Walikota. Tapi tolong saling menghormati. Jangan sampai nama ‘komunitas’ dipakai tapi bukan kami,” tutup Ivan.
Dewi) **
