SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Pernyataan salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon saat menerima audiensi mahasiswa UMC pada Senin, 31 Agustus 2026, memicu gelombang kritik. Alih-alih menjawab tuntutan keterbukaan, pimpinan justru menyinggung anggaran perjalanan dinas Inspektorat Kabupaten Cirebon.
Dalam pertemuan di Gedung DPRD, pimpinan DPRD secara terbuka menyatakan bahwa “anggaran perjalanan dinas Inspektorat lebih besar dibandingkan DPRD”. Pernyataan itu disampaikan di hadapan perwakilan mahasiswa yang menuntut transparansi penggunaan anggaran.
Sikap tersebut langsung disayangkan Ketua Geram Kabupaten Cirebon.
“Sangat disayangkan sekali. Sekelas Pimpinan DPRD malah buang masalah ke Inspektorat. Seharusnya ketika tidak bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan mahasiswa, ya sampaikan dong yang bijak. Jangan lempar-lempar begitu,” tegas Ketua Geram dalam rilisnya, Selasa [9/9/2026].
MAHASISWA DESAK TRANSPARANSI ANGGARAN PERJALANAN DINAS DPRD 2026
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan secara spesifik bagaimana anggaran perjalanan dinas DPRD dibuka secara transparan dan dievaluasi.
Ketua GERAM memiliki alasan kuat untuk bertanya. Berdasarkan data APBD, anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Cirebon pada Tahun 2025 mencapai Rp 16 Miliar, dan pada Tahun 2026 sebesar Rp 10 Miliar apa realisasinya dan hasilnya.
Dengan total 50 anggota dewan, angka tersebut dinilai jumbo dan perlu akuntabilitas.
“Uang rakyat harus jelas pertanggungjawabannya. Kami hanya minta dibuka datanya: berapa kali perjalanan, ke mana saja, hasilnya apa untuk rakyat. Bukan malah membandingkan dengan OPD lain,”
DESAKAN PUBLIKASI DATA
Ketua Geram mendesak Pimpinan DPRD segera mempublikasikan rincian Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2025-2026 melalui website resmi DPRD Kab. Cirebon.
“Prinsip keterbukaan informasi itu wajib hukumnya. Jangan sampai anggaran besar tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak mampu menjawab aspirasi rakyat, lebih baik mundur,” pungkasnya.
Hingga rilis ini diturunkan, Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan dan tuntutan transparansi tersebut.
(Agus Subekti)
