KAB. SUMBA TENGAH NTT, || Awak media menemui Manager Operasional Dapur Yayasan Wilayah Sumba NTT yang merupakan mitra BGN,Novianto Umbu Pati S.A.Lende,S.Pd di kediamannya di kabupaten Sumba Barat,Kamis 30 Juli 2026 menyatakan dan merasa heran dengan keterlambatan proses dapur MBG lama ditutup dan belum beroperasional sampai saat ini
Yang pertama terkait supervisi kita dalam kemitraan antara pihak mitra yayasan dengan BGN dalam hal ini yang di wakili oleh Ka SPPG adalah tugas mitra itu menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai juknis BGN untuk menjadi SPPG yang siap operasional.Sedangkan yang terkait dengan operasional dapur itu di handel langsung oleh Ka SPPG,Biasa disebut kepala dapur.
Dalam hal ini operasional dapur itu tidak ada kaitan lagi dengan yayasan operasional Dapur Yayasan Wilayah Sumba NTT atau mitra karena pengelolahan bahan baku sampai jadi makanan yang di masukan di ompreng untuk diantar ke sekolah-sekolah itu adalah produk dari Ka SPPG bersama para relawan.
Yang mengatur menu itu adalah ahli gizi dibawa naungan Ka SPPG.Sedangkan yang masak itu adalah relawan dan diawasi langsung oleh KaSPPG,Terkait makanan sampai pada ada pesoalan keracunan itu menjadi tanggung jawab Ka SPPG,”sebutnya
Sesungguhnya kemitraan dan aset kami seperti rumah dan peralatan itu disewa,itu tidak ada kendala soal pelayan MBG di sekolah sekolah,lalu timbul masalah sampai pada keracunan itu tanggungjawab penuh pada Ka SPPG,”Tuturnya
Lanjutnya,Dalam peristiwa ini justru mitra yang di korbankan di mana dapur di tutup dalam waktu yang sangat lama,lalu mitra tidak mendapatkan haknya,Hak sewa itu biasa kita dengan insentif.
Lalu dalam proses pemulihan untuk dapur operasional kembali,itu ada tanda tangan Ka SPPG bersama Korwil Karena mereka yang dengan kata lain yang lalai sehingga ada masalah tetapi yang di hukum ini adalah mitra,seperti dapurnya ditutup,alat-alat berkarat semua,dan kita tidak dapat kita punya hak,mitra sungguh dirugikan padahal terkait keracunan itu kelalaian Ka SPPG dan timnya bukan mitra”katanya
Ditambahkan lagi,tanggapan saya,bertepatan dengan batas waktu dan di wajibkan seluruh dapur untuk memiliki surat layak Hienis dan sanitasi biasa disebut (SLHS). Proses ini menjadi tanggung jawab Ka SPPG lagi yang harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas kesehatan kabupaten yang memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Dirjen untuk menertibkan SLHS sesuai keputusan menteri kesehatan.
Proses permohonan itu harus tanda tangan oleh Ka SPPG juga tetapi proses ini berlarut-larut,yang dirugikan dalam proses ini karena dapur nya tutup cukup lama adalah mitra dapur operasional yayasan wil.Simba NTT yang dirugikan.Kami harus mengeluarkan biaya lagi untuk mentendes kembali apabila dapur nanti akan dibuka lagi,memang pihak mitra yang dikorbankan memang hak anak bangsa di abaikan,dalam hal ini saya melihat tidak serius pihak terkait dalam mendukung program nasional ini.
Harapan saya,Pemerintah kabupaten wajib mendukung yang namanya program Nasional tidak ada tawar menawar.Dikabupaten lain MBG berjalan bagus,tetapi di sini responnya berbeda,contohnya di kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah sangat membantu segala kendala dan kekurangan kami,”sebutnya
(Ms)
