KUPANG, || Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Momentum yang digelar di kawasan Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026), menjadi penanda dimulainya pendataan seluruh aktivitas usaha di NTT tanpa terkecuali.
Pencanangan ditandai dengan pemukulan tambur oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan Setda NTT, Petrus Seran Tahuk, serta Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale.
Deputi BPS, Pudji Ismartini, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memotret kondisi riil perekonomian masyarakat. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, berbeda dengan sensus sebelumnya, kali ini seluruh sektor usaha akan didata, termasuk usaha pertanian dan usaha rumah tangga. Artinya, baik usaha besar, UMKM, kios kecil, petani, hingga usaha rumahan akan masuk dalam pendataan.
“Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan tidak ada yang terlalu besar untuk diabaikan. Semua memiliki peran dalam membangun ekonomi Indonesia,” ujar Pudji.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Sementara itu, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, melalui sambutan yang dibacakan Petrus Seran Tahuk, menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, membutuhkan data yang valid untuk merancang kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga sektor pembangunan lainnya.
“Kualitas data menjadi fondasi pembangunan yang berkualitas. Karena itu kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama menuju NTT yang lebih maju dan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale, mengungkapkan sekitar 6.000 petugas sensus akan diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di NTT untuk mendata setiap aktivitas usaha.
Ia berharap seluruh masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar tidak ada satu pun kegiatan ekonomi yang luput dari pendataan.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS menargetkan lahirnya data ekonomi yang lebih akurat, mutakhir, dan lengkap sebagai pijakan pemerintah, dunia usaha, maupun investor dalam merancang pembangunan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
(Desy)
