KOTA BANDUNG, || Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menjadi salah satu responden dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di rumah dinasnya, Jalan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan sensus yang bertujuan menghasilkan data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan itu, Erwan mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas BPS. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mengikuti Sensus Ekonomi ini demi perbaikan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Erwan.
Pendataan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), Ferendra Kusdwinuryanto Saputro, dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Ria Yunita Emkaen. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, yang memantau langsung pelaksanaan pendataan.
Usai proses wawancara, kegiatan dilanjutkan dengan dokumentasi di rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemasangan stiker Sensus Ekonomi 2026 sebagai penanda bahwa proses pendataan telah selesai dilaksanakan.
Pelaksanaan SE2026 merupakan bagian dari program nasional BPS untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihimpun mencakup berbagai aktivitas usaha di luar sektor pertanian dan akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan, evaluasi, serta kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah.
Di sisi lain, keberhasilan sensus sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan, sehingga BPS terus mengajak seluruh responden memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyediaan data statistik yang kredibel. Kehadiran pimpinan daerah sebagai responden diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, BPS Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan responden akan dikelola sesuai ketentuan statistik resmi dan dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan indikator ekonomi yang akurat. Data tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi.
Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Informasi tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, baik di Jawa Barat maupun secara nasional.
(Dewi)
