KAB. NAGAN RAYA, ACEH || Proyek revitalisasi TK Boh Hate Poma di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, mulai berjalan dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan kerja, transparansi anggaran, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Pihak yayasan memastikan seluruh pekerja diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama pengerjaan proyek berlangsung. Selain itu, tenaga kerja dari warga sekitar juga diprioritaskan agar dampak ekonomi pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat gampong.
Ketua Yayasan Nida Ul Islam, H. Abdul Kadir S.Pd.S.E, menegaskan penggunaan APD bukan sekadar formalitas, melainkan aturan wajib bagi seluruh pekerja di lapangan.
“APD lengkap wajib dipakai setiap hari. Helm, rompi, dan sepatu safety tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan demi meminimalkan risiko kecelakaan kerja sekaligus menciptakan lingkungan proyek yang aman dan tertib.
Di sisi lain, yayasan juga menepis anggapan bahwa proyek hanya menguntungkan pihak luar. Abdul Kadir menyebut pihaknya sengaja memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan.
“Sementara untuk tenaga kerja, kami utamakan warga Gampong Kuta Trieng agar manfaat proyek langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain soal keselamatan dan pemberdayaan warga, pihak yayasan juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Seluruh dokumen proyek serta progres pembangunan dipasang pada papan informasi di lokasi pekerjaan agar dapat diakses masyarakat.
Langkah itu, kata dia, dilakukan sebagai bentuk transparansi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu, Kepala TK Boh Hate Poma, Hj. Nuraini Maisuna, S.Pd., berharap proses pembangunan berjalan sesuai target sehingga gedung baru dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
“Kami berharap proses berjalan lancar dan tidak mengganggu proses belajar siswa,” ujarnya.
Diketahui, proyek revitalisasi TK Boh Hate Poma memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.033.320.000 yang bersumber dari APBN 2026. Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kalender, terhitung sejak 16 April hingga 13 Agustus 2026.
(H@r)
