KOTA TASIKMALAYA, || Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FKIP Universitas Siliwangi menggelar aksi demonstrasi di depan Bale Kota Tasikmalaya, menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru honorer, kesenjangan akses pendidikan, hingga masih tingginya angka anak tidak sekolah.
Aksi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang SD, perwakilan Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol, serta anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV. Namun, mahasiswa menyayangkan tidak hadirnya Wali Kota Tasikmalaya dalam aksi tersebut.
Ketua PMII Rayon FKIP, Agung Nopansah, menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah penting untuk membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa. Ia menyebut, ketidakhadiran Wali Kota dalam setiap aksi yang digelar aktivis menimbulkan pertanyaan publik.
“Kami ingin berdiskusi langsung dengan Wali Kota, tetapi setiap aksi beliau tidak pernah hadir. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar Agung dalam orasinya. Senin 4/5/2026.
Dalam aksi tersebut, PMII mengangkat empat isu utama, yaitu kesejahteraan guru honorer, angka tidak sekolah (ATS), program sekolah rakyat, serta kesenjangan akses dan sarana pendidikan, khususnya di wilayah pinggiran kota.
Agung mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya masih berada di angka 9,663 tahun. Artinya, secara umum masyarakat hanya menempuh pendidikan hingga kelas awal SMA. Selain itu, angka anak putus sekolah dinilai masih tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib memenuhinya,” katanya.
PMII juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan. Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi SDN 1 Sukamaju yang memiliki 341 siswa namun hanya tersedia enam ruang kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar harus dibagi dalam dua shift, pagi dan siang.
“Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan sarana pendidikan, terutama di daerah pinggiran,” tambahnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan pendidikan, khususnya bagi masyarakat dalam kategori desil satu dan dua, atau kelompok ekonomi terbawah.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan pemerintah yang hadir menyatakan bahwa berbagai program pendidikan terus diupayakan, meskipun diakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa untuk menyerap aspirasi dan masukan.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV menyampaikan bahwa pihak legislatif akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, terutama terkait pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Terkait ketidakhadiran Wali Kota, pihak pemerintah belum memberikan keterangan resmi. Namun, mahasiswa berharap ke depan kepala daerah dapat hadir secara langsung dalam forum-forum dialog publik.
PMII menilai, visi “Tasik Pintar” yang selama ini digaungkan pemerintah daerah perlu diiringi dengan langkah konkret dan terukur, agar tidak sekadar menjadi slogan.
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah realitas di lapangan. Kami berharap ada solusi nyata, bukan hanya wacana,” tegas Agung.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan Polres Tasikmalaya Kota, dan Kodim 0612/Tasikmalaya. Mahasiswa menutup kegiatan dengan harapan adanya tindak lanjut nyata dari pemerintah terhadap berbagai persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya.
(Rizal)
