KOTA BANDUNG, || Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Farhan Erwin memunculkan pertanyaan publik terkait capaian nyata pembangunan kota, di tengah harapan besar terhadap perubahan, percepatan pembenahan, dan lahirnya inovasi strategis.
Setelah satu tahun berjalan, sorotan masyarakat semakin menguat, mempertanyakan sejauh mana janji-janji perubahan telah diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi warga.
Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki karakteristik sebagai kota jasa dan perdagangan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta kondisi geografis yang berada di cekungan, sehingga rentan terhadap persoalan lingkungan perkotaan.
Kondisi tersebut menuntut tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis good governance agar mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun di lapangan, berbagai persoalan klasik perkotaan masih mendominasi, mulai dari penumpukan sampah, kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, hingga banjir yang terus berulang.
Masalah sampah menjadi isu paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan larangan penggunaan insinerator mini, belum terlihat solusi pengelolaan sampah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bandung memang telah mengerahkan lebih dari seribu petugas pengolah sampah, namun hasil di lapangan dinilai belum signifikan, bahkan sampah masih terlihat menumpuk di berbagai titik dan ruas jalan.
Kondisi tersebut menimbulkan dampak berantai, mulai dari polusi lingkungan, penyempitan jalan yang memicu kemacetan, hingga gangguan kesehatan masyarakat akibat bau menyengat.
Di sisi lain, sistem pengelolaan sampah berbasis 3R serta edukasi pengurangan sampah dari sumber belum berjalan optimal, sementara inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas utama.
Kemacetan lalu lintas juga menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara komprehensif, di tengah pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Program angkutan umum seperti angkot pintar dinilai belum efektif, karena masih terjadi tumpang tindih dengan angkutan lama yang berhenti sembarangan, sehingga memperparah kemacetan.
Pada sektor ekonomi, Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif dinilai belum mampu memaksimalkan potensinya dalam menciptakan lapangan kerja baru, ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran.
Sementara itu, persoalan infrastruktur seperti kerusakan jalan dan banjir masih ditangani dengan pola tambal sulam, serta minimnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan drainase dan ruang terbuka hijau.
Sejumlah kebijakan seperti digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan memang telah direncanakan, namun dinilai masih sebatas konsep, belum menyentuh implementasi nyata yang dirasakan masyarakat.
Pengamat menilai, Kota Bandung membutuhkan program unggulan atau “signature program” yang jelas sebagai arah kebijakan, disertai keberanian mengambil keputusan strategis dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan kota.
Kini, Kota Bandung berada di persimpangan jalan, antara melanjutkan pola lama yang minim terobosan atau bergerak maju dengan kebijakan tegas, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat demi masa depan kota yang berkelanjutan.
