KUPANG, || Di sebuah sudut sunyi Kabupaten Ngada, pagi itu sekolah tetap berdiri seperti biasa. Papan tulis masih hitam, kursi-kursi masih berbaris rapi. Tetapi satu bangku kecil kini kosong—selamanya kosong.
Pemiliknya tak akan pernah kembali. Ia pergi membawa luka yang terlalu berat untuk tubuhnya yang masih belia: kemiskinan.
Anak itu, seorang siswa sekolah dasar, memilih mengakhiri hidupnya. Bukan karena cinta, bukan karena kejahatan, bukan pula karena perang. Ia pergi karena sesuatu yang bagi banyak orang bahkan tak layak dihitung sebagai uang: kurang dari Rp10.000—harga buku tulis dan alat tulis sederhana.
Sepuluh ribu rupiah. Jumlah yang sering tercecer di saku celana, terselip di dasbor mobil, atau habis begitu saja untuk parkir dan rokok. Namun bagi anak itu, angka kecil tersebut menjelma tembok raksasa yang tak sanggup ia lewati.
Tragedi ini bukan sekadar kabar duka. Ia adalah tamparan keras yang memecah sunyi Nusa Tenggara Timur. Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan, bukan tragedi keluarga semata.
“Seorang anak SD mengakhiri hidupnya hanya karena tidak punya uang untuk membeli alat tulis. Ini bukan cerita sedih biasa. Ini bukti negara gagal melindungi anak-anaknya yang paling lemah,” ujar Alfred dengan suara getir.
Kemiskinan ekstrem, kata Alfred, bukan grafik di layar presentasi atau angka di laporan tahunan. Ia hidup. Ia bernapas. Ia menyelinap ke dapur-dapur kosong, ke tas sekolah yang hampa, dan akhirnya ke hati anak-anak yang terlalu polos untuk memahami mengapa hidup begitu kejam pada mereka.
“Di saat sebagian orang dengan mudah menghamburkan uang untuk hal-hal sia-sia, ada anak-anak di NTT yang harus membayar pendidikan dengan nyawanya,” katanya.
Lebih menyakitkan lagi, tragedi ini terjadi di tengah jargon-jargon keberpihakan, program pengentasan kemiskinan, dan pidato tentang keadilan sosial. Semua terdengar nyaring—namun tak sampai ke rumah kecil tempat anak itu tinggal bersama ibunya.
“Negara harus malu,” tegas Alfred.
“Bukan malu di bibir, tapi malu yang berujung tanggung jawab. Rakyatnya mati karena tidak punya uang sepuluh ribu rupiah. Ini kegagalan sistemik.”tambahnya.
Ia mendesak evaluasi serius terhadap pemerintah daerah: dari Bupati Ngada hingga dinas-dinas terkait yang seharusnya menjadi tangan negara bagi warga paling miskin.
Baginya, tragedi ini bukan soal administrasi, tapi soal nyawa manusia.
“Kalau gubernur bicara soal malu, jangan berhenti di kata-kata. Ini saatnya bertindak.
Karena yang mati bukan angka, tapi anak kecil,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Alfred menyampaikan kalimat yang terasa seperti pisau bagi nurani siapa pun yang mendengarnya:
“Kalau saya berada di posisi bupati, saya akan mundur. Tidak pantas bergaya sebagai pejabat sementara anak-anak mati bunuh diri karena tidak punya uang untuk sekolah.”
Kini, yang tersisa hanyalah duka dan pertanyaan yang menggantung:
berapa banyak lagi anak yang harus kalah oleh kemiskinan sebelum negara benar-benar hadir?
Di Ngada, seorang anak telah membayar mahal—dengan nyawanya—untuk pelajaran yang seharusnya dipahami semua orang: bahwa kemiskinan bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal hidup dan mati.
Dan sepuluh ribu rupiah, ternyata bisa menjadi batas antara harapan dan keputusasaan.
(Desy)
