KAB. TASIKMALAYA, || Penyaluran Dana Desa Tahap I tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya menuai polemik, khususnya di Desa Taraju. Warga mempertanyakan arah penggunaan anggaran yang dinilai menyimpang dari ketentuan.
Di desa tersebut, alokasi sektor ketahanan pangan justru diarahkan untuk pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan alasan menunjang destinasi wisata. Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya karena dianggap tidak sesuai regulasi.
Merujuk Permendes Nomor 5 Tahun 2025 Pasal II Bab II poin 4, program ketahanan pangan seharusnya bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani, misalnya melalui pengadaan bibit, benih, atau ternak.
Namun, kebijakan Pemerintah Desa Taraju dinilai mengalihkan fokus dari kebutuhan pokok petani ke pembangunan fisik yang manfaatnya belum dirasakan langsung oleh warga. Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat.
Sejumlah warga mendesak pemerintah desa agar lebih transparan dalam mengelola anggaran. “Kepala desa sebagai pengguna anggaran seharusnya terbuka, memberikan penjelasan konkret agar tidak menimbulkan tanda tanya besar,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya beberapa minggu yang lalu.
Sayangnya, upaya media meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Taraju tidak membuahkan hasil. Dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp mulai dari 28 Agustus sampai sekarang yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan.
Sikap tertutup itu justru memperbesar spekulasi publik mengenai arah penggunaan dana desa. Padahal, keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah desa demi menjamin akuntabilitas.
Warga berharap kejadian serupa tidak terulang pada tahun berikutnya. “Kami hanya ingin program ketahanan pangan benar-benar menyentuh kebutuhan petani,” tegas seorang warga. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Taraju masih sulit ditemui untuk memberikan keterangan resmi.
(Asep Sudinar)
