SOE, || Ketua Komisi IV DPRD TTS, Egi Usfunan, menyoroti persoalan relokasi bencana korban longsor di Desa Kuatae
Ketika rakyat di Kuatae dan Oeleu serta
dampaknya terhadap anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di
Menurutnya, hingga kini proses relokasi masih terkendala karena lokasi yang disiapkan merupakan kawasan kehutanan, sehingga proses perizinan menjadi berlarut-larut.
“Untuk relokasi, ada dua tahap, yakni hunian sementara dan hunian tetap. Prosesnya masih lambat karena soal lahan, tapi kami dorong agar dipercepat. Hujan mulai turun lagi dan lokasi terdampak tidak aman. Anak-anak tetap harus bisa bersekolah,” ujar Egi.
Ia memastikan, meski ada kerusakan kecil pada fasilitas sekolah, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Pemda tidak lepas tangan, hanya saja memang prosesnya panjang,” tambahnya.
Terkait pendidikan, Egi Usfunan juga meminta agar pemerintah daerah segera memetakan data transisi peserta didik, mulai dari lulusan PAUD/TK ke SD, dari SD ke SMP, hingga dari SMP ke SMA.
“Kalau kita tahu berapa yang tamat dan berapa yang lanjut ke jenjang berikut, baru bisa terlihat jelas berapa angka anak yang tercecer atau putus sekolah,” kata Egi.
Ia menyebutkan, untuk anak-anak yang sudah bekerja karena tuntutan ekonomi, solusinya adalah memasukkan mereka ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
“Sekolah tetap jalan, kerja juga tetap bisa dilakukan. Itu solusi terbaik yang kami dorong ke dinas pendidikan,” ujarnya.
Bagi keluarga kurang mampu, Egi menekankan bahwa pemerintah telah membuka akses bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Dana BOS, dan program lainnya.
“Sekarang kuota PIP besar, tinggal bagaimana yang belum mengakses itu bisa didaftarkan. Jangan sampai mereka tidak tahu ada bantuan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa jarak tempuh menjadi salah satu faktor utama anak putus sekolah, bukan karena biaya sekolah itu sendiri.
“Sekarang sekolah gratis, yang jadi kendala adalah ongkos transportasi. Maka yang kami dorong ke pemerintah adalah perbaikan infrastruktur, terutama jalan,” kata Egi.
Komisi IV juga menyarankan agar pemerintah menciptakan kelas jauh sebagai alternatif solusi di daerah-daerah terpencil.
“Misalnya, SMA ada di satu desa, tapi ada dusun di kecamatan lain yang jauh. Maka bisa dibuat kelas jauh di sana,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Egi menyebut bahwa pendidikan nonformal seperti PKBM juga harus hadir di setiap kecamatan agar bisa menjangkau anak-anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal karena usia.
“Kalau usia mereka sudah melewati usia sekolah, pendidikan nonformal jadi alternatif. Tapi kalau masih usia sekolah, harusnya kembali ke sekolah formal,” ungkapnya.
Egi menyampaikan bahwa angka putus sekolah bertambah hingga 11 ribu lebih. Namun ia menegaskan, data itu kemungkinan merupakan akumulasi dari beberapa tahun, bukan hanya dari setengah tahun pembelajaran terakhir.
“Sebagai Komisi IV yang membidangi pendidikan, kami tidak mempermasalahkan datanya, tapi mendorong tindak lanjutnya. Data itu bisa dari tahun ke tahun. Yang penting, setelah datanya ada, mereka harus dikembalikan ke sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa PKBM di luar wilayah TTS tetap dapat diakses oleh anak-anak TTS yang kini berada di daerah lain.
“PKBM itu ada di seluruh Indonesia. Jadi anak-anak yang sudah di luar TTS juga bisa ikut pendidikan nonformal di tempat mereka tinggal sekarang,” pungkasnya.
Terakhir, Egi menyampaikan bahwa pihaknya baru saja selesai menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan untuk membahas langkah konkret menyikapi situasi ini.
“Kami dorong agar pendidikan nonformal (PNF) melalui PKBM bisa hadir di setiap kecamatan. Itu hal yang wajib,” tegasnya.
(Dessy)
