KUPANG, || Di Kabupaten Kupang, UN Women telah mendampingi tujuh desa dengan membentuk 27 kelompok kerja masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai penggerak yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah kabupaten, termasuk Badan Kesbangpol yang memiliki program kewaspadaan dini di tingkat kecamatan.
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day), di mana UN Women bersama mitra nasional dan lokal menyelenggarakan Pertukaran Pengetahuan Humanitarian, Development, Peace (HDP) Nexus. Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan komunitas sekaligus memajukan kepemimpinan perempuan di daerah rawan bencana dan konflik.
UN Women, sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, bekerja lintas sektor kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian. Di Indonesia, organisasi ini mengimplementasikan dua proyek utama yang didukung Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Pemerintah Belanda.
Kedua proyek tersebut berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat. Program ini mendukung integrasi perspektif gender dalam kebijakan nasional maupun lokal, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, serta pelibatan komunitas dalam aksi kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.
Analis bidang pemberdayaan UN Women, Anisa Srikandini, menjelaskan bahwa target utama program ini adalah membangun kapasitas masyarakat dan kelompok kerja di tingkat desa. Dengan penguatan ini, masyarakat diharapkan mampu merespons lebih cepat jika terjadi bencana, terutama dalam membantu kelompok rentan dan memastikan kebutuhan dasar segera terpenuhi.
Pada sesi kedua kegiatan, perwakilan desa diajak untuk berdiskusi secara langsung. Mereka diminta mengidentifikasi potensi, risiko bencana, maupun risiko sosial yang mungkin dihadapi. Dari forum tersebut lahirlah gagasan mengenai sumber daya manusia yang bisa diberdayakan untuk mendukung langkah mitigasi.
“Jadi hasil dari pembahasan ini adalah output rencana aksi desa untuk risiko sosial. Kami dari tujuh desa, jika ada kedaruratan, sudah memiliki rencana aksi yang bisa dijalankan,” ujar Anisa menegaskan.
Anisa juga menambahkan, kehadiran kelompok desa ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga forum untuk membangun keberlanjutan program.
“Masyarakat sudah diberikan kepercayaan. Harapan kami, mereka kini cukup mandiri untuk melanjutkan inisiatif. Kami optimis setelah dukungan berakhir, desa bisa mengembangkan sendiri langkah-langkah keberlanjutan,” jelasnya.
Di Nusa Tenggara Timur sendiri, UN Women memilih sepuluh kabupaten untuk menjadi lokasi pendampingan. Kriteria pemilihan didasarkan pada tingkat kerentanan terhadap konflik dan bencana sosial, serta komitmen masyarakat untuk terlibat aktif. Dari hasil pemetaan, Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi fokus prioritas.
Ke depan, UN Women akan menuntaskan proyek yang berjalan secara paralel, lalu berdiskusi dengan donor serta pemerintah nasional untuk mendapatkan arahan strategis dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, hasil inisiatif desa dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.
Optimisme tinggi datang dari para peserta, baik kepala desa, pemuda, maupun kelompok perempuan. Menurut Anisa, antusiasme mereka dalam menyampaikan aspirasi dan merancang perubahan nyata di desa menjadi indikator bahwa proses pemberdayaan ini berada di jalur yang tepat.
“Yang paling penting adalah pemerintah desa memiliki komitmen kuat terhadap masyarakat. Ini menjadi motor penggerak perubahan di desa. Harapan kami, inisiatif ini bisa terus dilanjutkan dengan mekanisme yang berkelanjutan, sehingga perubahan positif dimulai dari NTT,” pungkas Anisa.
Dengan semangat Hari Kemanusiaan Sedunia, langkah UN Women di Kabupaten Kupang dan kabupaten lain di NTT menjadi bukti bahwa kekuatan komunitas lokal, terutama perempuan, mampu menciptakan desa tangguh menghadapi tantangan kemanusiaan di masa depan.
(Dessy)
