KOTA CIMAHI, || Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Cimahi menyoroti sejumlah hal penting dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi terkait Nota Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPJ APBD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar pada Rabu, 16 Juli 2025.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko (Fraksi PKS), bersama para wakil ketua H. Nabsun (Golkar), H. Edi Kanedi (Demokrat), dan Agung Yudaswara (PDI-P), Fraksi NasDem menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Enang Sahri Lukmansyah.
NasDem mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkot Cimahi. Namun, mereka juga menekankan adanya beberapa catatan penting.
Catatan pertama adalah terkait silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp91 miliar yang menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan realisasi APBD. Padahal, pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,506 triliun, dengan realisasi anggaran Rp1,568 triliun dan belanja Rp1,559 triliun.
Selain itu, NasDem mengkritik ketidakseimbangan anggaran antara belanja pegawai (Rp701 miliar atau 49%) dan belanja barang dan jasa (Rp703 miliar atau 51%), padahal belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30%. Fraksi NasDem berharap porsi anggaran belanja barang dan jasa ditingkatkan pada 2025 demi pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam sektor pendidikan, Enang menyoroti penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi dari 82,93 pada 2023 menjadi 80,30 pada 2024. NasDem menilai masih banyak persoalan seperti anak putus sekolah dan dampak kebijakan zonasi. Ia mengusulkan agar Pemkot membangun sekolah baru di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, misalnya RW 6, 7, dan 8 Cipageran.
NasDem juga menekankan pentingnya optimalisasi sarana pendidikan seperti ruang kelas, fasilitas komputer, dan kualitas guru. Meski Dinas Pendidikan mengelola anggaran terbesar (Rp389,3 miliar atau 25% dari APBD), porsi belanja barang jasanya dinilai terlalu kecil dibanding belanja pegawai.
Di bidang ekonomi dan tenaga kerja, NasDem menyoroti tren positif pertumbuhan ekonomi 5,19% namun dibayangi oleh lonjakan pengangguran hingga 8,97%. Enang mendorong pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan pembukaan peluang kerja lokal maupun luar negeri. Ia juga mendesak penanganan serius terhadap lahan industri tidur dan menarik investor baru.
Masalah ruang publik pun tak luput dari sorotan. Enang menilai banyak pemuda Cimahi merasa kota ini kurang “hidup” karena minimnya fasilitas kreatif seperti taman bermain, tempat olahraga, hingga ruang seni. Ia mendesak pengambilalihan fasos/fasum yang belum dimanfaatkan secara optimal serta pengembangan kawasan budaya seperti Kampung Cireundeu dan Taman Kehati.
Pada penutup pandangan fraksi, Enang menyampaikan bahwa Fraksi NasDem menyetujui agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 ditetapkan menjadi Perda.
Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi Tengah ini turut dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adithia Yudistira, Plt Sekda Maria Fitriana, serta para Kepala Dinas, Camat, dan Lurah se-Kota Cimahi.
(Dewy)
