KUPANG, || Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang kerja sama strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk memperkuat tata kelola fiskal dan memperluas akses keuangan hingga ke pelosok desa.
Langkah ini ditandai dengan pertemuan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran pimpinan Bank Mandiri di ruang kerjanya, Gedung Sasando, Senin (7/7/2025).
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Area Head Bank Mandiri Wilayah NTT, Leonardo Guntur H. Silitonga, yang hadir bersama Government Business Officer Rr. Dewi Natalia Kartanegara dan Area Transaction and Funding Manager I Made Runarta. Agenda pertemuan tersebut mengarah pada inisiasi kemitraan antara bank milik negara itu dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Bank Mandiri menawarkan sejumlah layanan unggulan yang dinilai sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, pembiayaan konsumtif untuk ASN, hingga ekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah perdesaan.
“Kami melihat peluang besar untuk berperan mendukung akselerasi pembangunan ekonomi di NTT,” ujar Leonardo.
Gubernur Melki Laka Lena menyambut inisiatif tersebut dengan penuh semangat. Ia menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi menyeluruh dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kami ingin menjadikan Bank Mandiri sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem fiskal yang berpihak kepada rakyat,” tegas Melki.
Gubernur menyoroti masih banyaknya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap optimal. Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran pajak berbasis digital lewat perbankan dapat mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menilai bahwa sistem ini akan mengurangi kebocoran dan memperluas basis pajak.
Selain soal fiskal, Melki juga menaruh perhatian besar pada akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan.
Ia menegaskan bahwa KUR harus benar-benar menjangkau petani, nelayan, dan pelaku UMKM hingga ke desa-desa terpencil.
“Kita butuh bank yang bukan hanya mencari untung, tapi juga hadir di tengah rakyat,” ujarnya.
Bank Mandiri dinilai memiliki infrastruktur yang memadai dan pengalaman panjang dalam pengelolaan layanan publik. Gubernur berharap agar kerja sama ini segera dikonkretkan dalam bentuk nota kesepahaman, agar manfaatnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung singkat itu diyakini sebagai titik awal pembentukan sinergi antara kekuatan fiskal pemerintah daerah dan lembaga keuangan nasional. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.
Jika kerja sama ini berjalan sesuai harapan, maka berbagai layanan fiskal dan pembiayaan akan lebih mudah dijangkau masyarakat. Mulai dari pelaku UMKM di pesisir Alor, petani kopi di Bajawa, hingga peternak sapi di Pulau Rote. Ini bagian dari visi besar Gubernur Melki untuk menggerakkan pembangunan dari bawah.
Gedung Sasando pun tak lagi sekadar simbol pemerintahan. Di tangan pemimpin muda seperti Melki Laka Lena, ia bertransformasi menjadi ruang lahirnya inisiatif-inisiatif progresif. Dan dari meja pertemuan itu, kerja sama antara pemerintah dan perbankan pelat merah kembali menjadi alat pembangunan yang nyata, langsung menyentuh dapur dan dompet rakyat.
(Dessy)
