JAKARTA, || Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dalam rangka mendukung Program Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Penandatanganan kesepakatan ini juga dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan para perwakilan dari Direktorat Jenderal Perikanan serta pemerintah daerah lainnya di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan langkah nyata kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat sektor perikanan budidaya nasional, serta menjawab tantangan keberlanjutan dan produktivitas tambak di sepanjang wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Program revitalisasi ini dirancang untuk menjangkau kawasan tambak seluas sekitar 20.413,25 hektare, yang tersebar di wilayah Pantura Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi yang memiliki garis pantai strategis dan potensi tambak yang besar.
Bupati Bekasi Ade Kunang menyambut positif kolaborasi lintas pemerintahan ini. Ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
“Kami menyambut baik nota kesepakatan ini. Revitalisasi tambak Pantura adalah program penting yang akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat pesisir. Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar yang siap dikembangkan secara optimal melalui kerja sama ini,” ujar Bupati Ade.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki kawasan perairan laut dan tambak yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya modern. Dukungan teknologi, pembiayaan, serta tata kelola yang lebih terintegrasi diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata dan berkelanjutan.
Menurut Bupati Ade, revitalisasi ini tidak hanya fokus pada aspek fisik dan infrastruktur, melainkan juga menyentuh perbaikan sistem manajemen tambak, integrasi dengan rantai pasok industri perikanan, serta pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat pembudidaya lokal.
“Kami siap mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP. Kami optimistis program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan meningkatkan taraf hidup nelayan serta pembudidaya ikan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan peran aktifnya sebagai mitra strategis dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
(Dede Bustomi)
