KUPANG, || Kelangkaan pupuk subsidi kembali menjadi sorotan tajam di sektor pertanian Indonesia. Persoalan klasik ini tidak hanya menyulitkan petani, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya produktivitas pertanian di berbagai daerah.
Di sejumlah wilayah, petani harus merogoh kocek dalam untuk mendapatkan pupuk subsidi, bahkan terpaksa membeli melalui perantara dengan harga lebih mahal.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menawarkan solusi tak biasa namun dinilai cerdas: sistem barter antara pupuk subsidi dan padi. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama lembaga terkait pada Jumat, 3 Mei 2025.
“Sistem barter ini antara pupuk subsidi dan padi. Jadi Bulog yang akan menerima hasil panen padi dari petani sebagai bentuk pembayaran pupuk,” ujar Usman.
Ia menilai sistem ini akan mempermudah akses petani terhadap pupuk tanpa harus terjerat biaya tinggi di awal musim tanam.
Usman, yang merupakan Anggota Fraksi PKB dari Dapil NTT 2, menjelaskan bahwa mekanisme barter ini memungkinkan petani membeli pupuk subsidi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat, tanpa perlu mengandalkan pihak ketiga yang kerap memanfaatkan kondisi sulit petani.
Dalam kapasitasnya sebagai Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Usman juga mendorong agar pemerintah pusat segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mengimplementasikan skema barter ini secara resmi di lapangan.
“Petani sangat kesulitan menebus pupuk saat musim tanam karena keterbatasan biaya. Akhirnya mereka terpaksa meminta bantuan dari pihak ketiga, yang ujung-ujungnya menjual pupuk lebih mahal. Ini harus kita hentikan,” tegas Usman.
Ia optimistis sistem barter akan memberikan ruang lebih adil bagi petani untuk bisa berproduksi maksimal tanpa tekanan biaya yang tinggi di awal. Menurutnya, skema ini juga mendukung peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Selain mempermudah distribusi, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan penggunaan pupuk subsidi.
“Kita bisa pastikan pupuk betul-betul digunakan oleh petani, bukan diselewengkan oleh oknum tertentu,” tambahnya.
Usulan ini kini menunggu respon resmi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jika disetujui dan diterapkan, sistem barter pupuk-padi bisa menjadi model baru distribusi subsidi pertanian di Indonesia.
(Dessy)
