KUPANG, || Bank NTT mencatat capaian signifikan dalam menekan angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Hingga April 2025, NPL KUR Mikro tercatat hanya sebesar 2,6 persen, jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya yang nyaris menyentuh 5 persen.
Pencapaian ini membuka peluang besar bagi Bank NTT untuk kembali mendapatkan kuota penyaluran KUR dari pemerintah pusat, bahkan hingga menembus angka Rp1 triliun. Jika tren penurunan ini mampu dipertahankan selama dua hingga tiga bulan ke depan, Bank NTT dipastikan kembali dipercaya dalam mendistribusikan dana pembiayaan bagi sektor UMKM.
Plt Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (23/4/2025), usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari serangkaian pembenahan internal yang dilakukan manajemen dalam beberapa waktu terakhir.
“Kemarin kita sudah lakukan pembenahan, sehingga NPL KUR Mikro dari pemerintah saat ini di angka 2,6 persen. Artinya, ada kebijakan yang kami lakukan sehingga angkanya ini turun,” ujar Yohanis.
Lebih lanjut, Yohanis menjelaskan bahwa tren perbaikan ini harus dijaga secara ketat. Jika dalam tiga bulan ke depan NPL tetap stabil atau bahkan terus menurun, Bank NTT berpeluang besar kembali ditunjuk sebagai mitra utama pemerintah pusat dalam penyaluran dana KUR bagi pelaku UMKM di daerah.
“Kalau angkanya stabil atau terus turun, maka kuota itu pasti kita dapat. Tapi selama tiga bulan ini kita harus jaga agar NPL-nya tidak naik lagi,” tegasnya.
Kebijakan strategis ini sejalan dengan semangat Bank NTT untuk memperkuat peran intermediasi keuangan di sektor produktif, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sekaligus mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah pascapandemi serta mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi inklusif di NTT.
Selain fokus pada stabilisasi portofolio kredit, Bank NTT juga kini memprioritaskan digitalisasi layanan keuangan. Digitalisasi ini bukan hanya untuk efisiensi internal, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan.
“Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya. Memang kita arahnya ke sana semua,” jelas Yohanis.
Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari dukungan konkret Bank NTT terhadap program-program prioritas kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota di NTT. Bank milik daerah ini menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dalam penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sektor unggulan.
“Kami dukung visi misi gubernur, walikota, dan para bupati. Ini kan terkait dengan kesejahteraan, itu yang paling penting,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT tahun 2025, Yohanis menyatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang saat ini menjabat sebagai pemegang saham pengendali.
“Kalau soal RUPS, kita tunggu arahan dari Pak Gubernur,” pungkasnya.
Pencapaian Bank NTT ini menjadi sinyal positif bahwa perbankan daerah mampu berbenah secara serius demi meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah pusat. Terutama dalam konteks pengelolaan keuangan inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat kecil di daerah.
Jika keberlanjutan dan konsistensi ini mampu dijaga, Bank NTT bukan hanya berpeluang mendapat tambahan kuota KUR, tetapi juga menjadi lokomotif utama penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia.
(Dess*)
