SBD || Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka St. Agustinus dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tambolaka, mendatangi Kantor Bupati Sumba Barat Daya (SBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna beraudiensi terkait beberapa isu di daerah.
Setibanya di kantor, dikabarkan bahwa Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla bersama wakilnya, Dominggus Rangga Kaka, sedang ada urusan lain. Bagian Humas menyampaikan bahwa Bupati sedang menghadiri agenda panen raya di Dase Kalimbu Tillu, Kecamatan Wejewa Barat.
PMKRI dan GMKI dibuat heran. Mereka menyatakan bahwa sudah bersurat kepada Bupati sejak 22 April 2025 lalu. Mereka menyayangkan tindakan Bupati karena tidak memberikan informasi balik jika dirinya sibuk.
Meskipun begitu, PMKRI dan GMKI tetap menunggu dalam waktu cukup lama di kantor Bupati, berharap Bupati SBD datang menerima kedatangan mereka.
“Kami sangat kecewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBD. Kami tidak diterima dengan baik oleh Pemda dan kami menunggu dalam waktu yang sangat lama, namun tidak ada respons yang baik. Padahal kami telah bersurat sejak tanggal 22 April yang lalu,” ujar Ketua PMKRI, Enjel.
Mengejutkan lagi, ketika kedua organisasi menelusuri surat permintaan audiensi, ternyata surat tersebut belum didisposisikan. Hal demikian meyakinkan mereka bahwa mereka semestinya tetap diterima oleh Bupati.
Setelah jam menunjukkan sekira pukul 12.00 WITA, Bupati SBD juga belum datang karena memang dirinya bersama wakilnya sedang menghadiri panen raya. Karena itu, kedua organisasi meminta kesediaan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menerima audiensi mereka.
Namun, karena surat disposisi baru saja diproses, akhirnya akan memakan waktu lebih lama lagi. Karena itu, kedua organisasi memutuskan untuk pulang dengan membawa kekecewaan mendalam.
Mengalami persoalan seperti itu, kedua organisasi menilai bahwa ucapan Wakil Bupati Dominggus Rangga Kaka sudah bertolak belakang. Pasalnya, Dominggus pernah menegaskan bahwa pintu rumahnya selalu terbuka untuk menerima segala aspirasi dari masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Masa Bimbingan (Mabim) PMKRI.
“Hal ini sangatlah kontroversial dengan pernyataan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang menyatakan bahwa Kantor Bupati terbuka 1 x 24 jam untuk masyarakat Sumba Barat Daya,” kata Enjel.
Senada dengan itu, Ketua GMKI, Isto Wali, menyatakan bahwa pihaknya merasa tidak dihargai dengan kondisi yang mereka alami. Menurutnya, mereka sudah bersurat sejak beberapa hari lalu, namun seperti tidak diindahkan.
“Kami merasa kurang puas karena kami tidak diterima dengan baik di Kantor Bupati SBD. Padahal kami sudah bersurat dari hari kemarin. Kami menilai ini sudah tidak menghargai keberadaan kami,” ungkapnya dengan tegas.
Kedua organisasi menyampaikan bahwa secara legalitas mereka telah melalui prosedur yang benar. Namun, mereka merasa bahwa surat itu tidak diindahkan. Padahal, kata mereka, mereka sedang membahas isu-isu daerah yang sangat penting bagi masyarakat dan kemajuan daerah.
“Jika Bupati ada kesibukan lain, bisa menginformasikan kepada kami karena kami selaku ketua cabang sudah melampirkan nomor masing-masing,” kata mereka.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi lanjutan dari pihak pemda. Media ini masih terus menghubungi yang bersangkutan.*
(Ming ghoghi)
