KAB. OGAN ILIR, || Dugaan penyalahgunaan dana hibah PMI Ogan Ilir (OI) senilai Rp2 miliar untuk tahun anggaran 2023-2024 memasuki babak baru yang menegangkan.
Munculnya isu pemalsuan tanda tangan Ketua PMI OI dalam proses pencairan dana di perbankan kini menjadi sorotan publik dan memicu desakan yang semakin kuat agar Kejaksaan Negeri Ogan Ilir segera mengungkap fakta sebenarnya secara transparan dan akuntabel.
Kepercayaan publik terhadap proses hukum dan integritas lembaga terkait tengah diuji dalam kasus ini.
Keraguan publik semakin menguat mengingat prosedur pencairan dana di perbankan yang sangat ketat dan teliti. Perubahan sekecil apapun pada tanda tangan, apalagi jika sampai pemalsuan, akan langsung terdeteksi dan berujung pada penolakan pencairan dana.
Oleh karena itu, dugaan pemalsuan tanda tangan ini dinilai sangat serius, tidak dapat dianggap enteng, dan membutuhkan penyelidikan mendalam yang melibatkan ahli grafologi jika perlu. Ketidakjelasan dari pihak berwenang semakin menambah kecemasan publik.
Yovi Meitaha, Kordinator Aksi Ormas Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPMSS), menyatakan bahwa isu pemalsuan tanda tangan tersebut bukan hanya sekadar isu biasa, tetapi telah beredar luas di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat.
Ia mendesak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk tidak hanya menindaklanjuti isu ini secara serius, tetapi juga untuk mengungkap seluruh fakta tanpa pandang bulu dan tanpa melindungi pihak-pihak tertentu yang mungkin terlibat.
Yovi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
“Ini bukan hanya sekadar masalah keuangan, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah,” tegas Yovi.
“Ini ujian berat bagi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Keberanian dan komitmen mereka untuk mengungkap kasus ini sesuai fakta akan menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Ogan Ilir. Jangan sampai ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini dan jangan sampai ada kambing hitam yang dijadikan korban untuk melindungi pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab,” lanjut Yovi dengan nada penuh penekanan.
Ia menambahkan bahwa SPMSS akan terus mengawasi dan melakukan aksi-aksi jika diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.
Senada dengan Yovi, M. Taqwa, Ketua LSM Germas Anti Korupsi, yang pernyataannya dikutip dari Berita Kritis Indonesia, juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Ia menekankan bahwa pihak bank dipastikan memiliki prosedur verifikasi yang sangat ketat dan tidak akan mencairkan dana jika terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan, sekecil apapun.
“Palsu atau tidaknya tanda tangan tersebut adalah ranah penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk membuktikan secara ilmiah dan hukum,” ujarnya.
Taqwa menegaskan komitmen LSM Germas Anti Korupsi untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan tak segan membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung RI jika ditemukan ketidaksesuaian fakta atau adanya upaya untuk menghambat proses hukum yang adil dan transparan dalam proses penyelesaiannya.
Sementara itu, seperti yang dilansir dari Berita Kritis Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Eben Naser Silalahi, memberikan respon yang terkesan menghindar dan kurang memuaskan saat dikonfirmasi.
Saat ditanya terkait isu pemalsuan tanda tangan dan pemanggilan Ketua PMI OI untuk diperiksa, Eben hanya menjawab singkat, “Entar dulu terkait apa, kalau PMI sudah…” sambil melambaikan lima jari tangannya. Ia kemudian mengatakan bahwa kasus masih dalam tahap penyidikan dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada penyidik.
Sikap Kepala Kejari Ogan Ilir ini semakin memicu kecurigaan publik dan memperkuat desakan agar kasus ini diusut tuntas dan transparan. Kejelasan dan keadilan bagi masyarakat Ogan Ilir menjadi tuntutan utama dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah PMI ini.
Publik menantikan langkah nyata Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam mengungkap kebenaran di balik isu pemalsuan tanda tangan yang telah mengguncang kepercayaan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen penegakan hukum di daerah tersebut.
(Tim)
