SERGAP.CO.ID
SUMSEL, || Kejati Sumsel Akan Tindak Lanjuti Laporan LIDIKKRIMSUS RI Dugaan Kegiatan Bintek Di Bali dan Lombok
Terkait viral nya pemberitaan di media online bintek (bimbingan teknis) kades se Kabupaten lahat menggunakan alokasi dana desa tahun 2023, setiap kades untuk biaya berangkat ada yang membawa istrinya, dipungut Rp 17 juta, setor kepihak ketiga selaku pemandu dan sekaligus penanggung jawab bintek di Bali dan Lombok kata ” Rhodi Irfanto, SH Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI,
Kami akan mengawal terus perkembangan kasus ini, sejauh mana pihak aparat penegak hukum (APH) akan menindak lanjuti untuk mengusut tuntas bintek yang diduga menghamburkan uang negara, dan tidak ada azaz manfaat nya ungkap ” Ridho kepada wartawan senin(5/6/2023)
Terpisah Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turun saat dikonfirmasi melalui pesan washhap nya minggu (4/5) ” Selamat malam Pak kejati sumsel, mohon ditindaklanjuti berita ini, kades se kabupaten lahat bintek ke Bali dan lombok hambur kan uang tidak ada azaz manfaat mks ” ia menjawab dengan pesan singkat ” Terima kasih infonya akan di TL”
Berita Sebelum nya LIDIKKRIMSUS RI Akan Kawal Viral 17 Juta setiap Kades untuk biaya Bintek Ke Bali Camat Merapi Timur Ikut Berangkat
Sejumlah media telah menayangkan pemberitaan keberangkatan para Kades Ke Bali dan Lombok, keberangkatan ini setiap Kades diminta uang bintek ( bimbingan teknis) sebesar 17 juta selama seminggu oleh pihak ketiga,
Namun ironisnya anggaran bintek diduga diambil dari dana desa untuk berangkat ke bali dan lombok setiap Kades diminta Sebesar-besar Rp 17 juta per Kades, oleh pihak penyelenggara yaitu pihak ketiga.
Seperti nampak dalam gambar poto di posting di fb keberangkatan Kades merapi Timur didampingi Camat Merapi Timur, gambar poto tersebut diunggah di FB,
Ketua Harian LIDIKKRIMSUS RI Rodhi Irfanto,SH saat diminta tanggapan kegiatan bintek Kades ini hanya menghamburkan uang negara, yang diduga keberangkatan mereka menggunakan dana desa tahun 2023, setiap Kades diminta Ro 17 juta, dan kami akan mengawal kasus ini seperti apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada bapak/ ibu kepala desa se Indonesia ” saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa tapi untuk rakyat di desa ” Dana Desa dari 800 juta – 3,5 milyar bisa memperbaiki rakyat ” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rodhi menambahkan agar pihak Aparat penegak hukum untuk menyelidiki perjalanan ke pulau Bali, diduga tidak ada azaz manfaat nya, ini uang rakyat bukan uang bapak Kades sesuai apa yang dihimbau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pesan nya kepada bapak Kades dan ibu Kades,
Sementara salah satu Kades di Kecamatan Merapi Timur saat dihubungi beberapa jurnalis sabtu (3/6) ia mengaku berangkat tidak jadi ke lombok, hanya ke Bali, saya diberi uang saku hanya Rp 2 juta rupiah, ditanya Camat Merapi Timur ikut berangkat besok pulang ” imbuhnya
Informasi yang kami dapatkan yang tidak mengikuti bintek Kades Lematang Jaya dan Kades Prabu menang, kades Cempaka Wangi merapi timur,
Sementara mantan Kades yang enggan disebutkan namanya bintek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, tidak sesuai dengan kondisi desa kita, bahwa Merapi daerah tambang, sedangkan Bali daerah wisata internasional, nomor satu, banyak wisatawan dari mancanegara ke pulau Bali, dan UMKM pengrajin dan Subak pertanian, yang terkenal, semoga hasil dari bintek ke Bali mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi Kades untuk dikembangkan di desa nya untuk kemajuan desa kita, (bersambung)
(Hr/Tim)
