KAB. SUMBA BARAT DAYA, || Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Sumba Barat Daya, Kompol Martinus Ardjon, S.H., menyoroti maraknya pelanggaran lalu lintas dan aktivitas penyulingan minyak ilegal atau yang dikenal masyarakat sebagai TAP minyak. Ia mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta mendukung langkah penertiban demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Minggu Kasih di Taman Doa Gereja Katedral Roh Kudus Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Minggu (1/11/2026), pukul 08.00 WITA.
Dalam dialog bersama masyarakat dan tokoh agama, Wakapolres mengungkapkan masih ditemukannya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta anak di bawah umur yang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.
Ia meminta para orang tua tidak mengabaikan keselamatan anak dengan memberikan kendaraan sebelum memenuhi persyaratan usia dan ketentuan hukum. Menurutnya, kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama untuk menekan risiko kecelakaan.
Persoalan lain yang mendapat perhatian serius adalah aktivitas TAP minyak. Wakapolres menegaskan kepolisian tengah melakukan langkah-langkah penindakan terhadap kegiatan tersebut. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas ilegal dan tidak lagi terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan hukum.
Namun, penegakan hukum juga perlu diimbangi solusi ekonomi. Pemerintah Daerah disebut akan menggelar sosialisasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat yang bersedia meninggalkan aktivitas TAP minyak agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal.
Wakapolres juga menekankan pentingnya kemitraan Polri dengan gereja dan tokoh agama dalam menyampaikan edukasi hukum, menjaga toleransi, serta mencegah gangguan keamanan.
Melalui program Minggu Kasih, Polri membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Sementara program Polisi Peduli Pendidikan dilaksanakan melalui kehadiran jajaran kepolisian di sekolah setiap Senin untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada pelajar.
Sinergi kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata demi terciptanya Sumba Barat Daya yang aman dan kondusif.
(Ms)
