SERGAP.CO.ID
KAB. MAJALENGKA, || BRI link merupakan wujud upaya BRI dalam mempermudah pelayanan bagi nasabahnya. Sehingga atas jasa kemitraannya, agen BRI link akan menerima fee dari BRI yang nominalnya disesuaikan dengan jumlah transaksi nasabah. Oleh sebab itu, BRI mengeluarkan surat edaran resmi terkait larangan agen BRI link memungut biaya administrasi jasa penarikan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada KPM. dan tidak boleh menolak KPM untuk mencairkan bantuan tersebut.
Bersamaan dengan itu, Bupati Kabupaten Majalengka Karna Sobahi juga mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh camat dikabupaten Majalengka berisi intruksi untuk sosialisasi dan larangan terhadap pemungutan biaya administrasi Bri Link terhadap KPM BPNT dan PKH.
Namun sepertinya, surat lampiran Bupati terhadap camat Argapura tidak bisa dipatuhi begitu saja. Pasalnya dibeberapa Desa di Kecamatan Argapura masih ada pungutan biaya administrasi. salah satunya di Desa Cikaracak. menurut keterangan warga ( identitas nama dirahasiakan ) kartu KKS nya dipegang oleh pihak warung .” Kalau PKH udah cair, tapi kartunya di pegang oleh BRI link yang biasa, dari dulu . ” ungkap warga. kamis 16 maret 2023.
” kami hanya menerima 580 ribu karna uang administrasi geseknya dua puluh ribu ” tambahnya, memberi keterangan saat awak media bertanya tentang program PKH dan BPNT sudah realisasi atw belum.
Sementara Pak Camat Argapura sendiri dari kemarin belum bisa ditemui, bahkan di WhatsApp dan di telpon pun tidak diangkat atau dibales. Begitu juga pihak Bri Link Cikaracak. saat dikomfirmasi via WhatsApp, menyangkal meminta Adm 20 ribu tapi kemudian mengatakn bahwa untuk PKH dari dulu semua Bri Link memungut biaya rp 5000. “Ujarnya.
(Dian)
