SERGAP.CO.ID
KAB. C IAMIS, || Tidak dipasangnya banner pengalokasian anggaran tahun 2022 menyebabkan puluhan warga Desa Cicapar yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Cicapar Bersatu (FMDCB) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis -Jawa Barat, datangi kantor Desa untuk lakukan audiensi pertanyakan transfaransi anggaran dana desa thaun 2022 yang dianggap kurang terbuka. Selasa (31 Januari 2023).
Dalam audiensi yang dikawal ketat oleh gabungan keamanan TNI dan Polri, Midar selaku Koordinator FMDCB mengatakan, kehadirannya bukan kehendak sendiri, melainkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menganggap pemerintah desa cicapar kurang transfaran.
Midar juga ajukan beberapa point pertanyaan diantaranya jumlah besaran anggaran dana desa tahun 2022, RAPBDes serta alokasinya.
“Dengan tidak terpasangnya papan pemberitahuan atau banner yang biasanya dipasang depan kantor desa, perihal penyampaian alokasi anggaran yang diserap pada tahun 2022, itu merupakan suatu bukti tidak adanya transfaransi atau keterbukaan dari pihak pemerintah desa” ungkapnya.
“Selain itu kami pertanyakankan RAPBDes, kemana saja alokasinya dan berapa jumlah rupiah yang dikucurkan pada setiap titik kegiatan serta kami tanyakan juga terkait pengelolaan BUMDes” imbuh midar.
Lebih lanjut Midar pertanyakan pembangunan MCK program Open Defecation Free (ODF) yang bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2022 dinilai mandeg.
“Kalau mendengan keterangan kades, pembanguna MCK dari program ODF jumlah keseluruhan 157 unit dan baru tereamlisasi 59 unit” ujarnya.
“Yang jadi pertanyaan kami, apakah anggarannya sudah habis atau bagaimana, padahal anggaran untuk MCK tersebut bersumber dari dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022” tambahnya.
Sementara Kepala Desa Imat Ruhimat membenarkan pembangun MCK belum semuanya terealisi.
“Memang benar pembangunan MCK sampai saat ini baru terealisasi 59 unit dari jumlah keseluruhan 147 unit.
“Mandeknya disebabkan submaterial yang pengadaannya oleh BUMDes itu belum ada, dikarenakan ketua BUMDes nya kabur. Namun demikian pembanguna MCK tersebut tetap kami lanjutkan” terangnya.
Terkait pengelolaan BUMDes, kepala desa cicapar lebih memilih untuk tidak menjawab dikarenakan ketuanya kabur.
“Mau menjawab gini takutnya saya salah jawab, mau jawab gitu takut salah, kan kita tau sendiri ketuanya kabur” ungkap kades.
Dari pantauan awak media sergap.co.id dilapangan, audiensi tersebut berujung dengan dibuatnya pernyaataan dari kepala desa untuk lebih baik lagi dalam bekerja.
(Cemoy)
