KAB. NAGAN RAYA, || Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan, terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Sumpah Janji DPRK.
Rekomendasi bernomor 14/BK/DPRK/2026 tersebut ditandatangani Ketua BK DPRK Nagan Raya Teuku Zulkarnaini, S.Sos., Wakil Ketua Cut Man serta anggota Said Isa Quraisy.
“Kami meminta DPRK Nagan Raya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini,” kata Teuku Zulkarnaini saat membacakan rekomendasi tersebut dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kamis (19/11/2026).
Teuku Zulkarnaini meminta pimpinan DPRK Nagan Raya agar menerima dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta rekomendasi BK DPRK Nagan Raya, menjatuhkan sanksi kepada Mohd Rizki Ramadhan berupa pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.
“Sanksi tersebut hanya sebatas pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK, bukan pemberhentian sebagai Anggota DPRK Nagan Raya,” kata Teuku Zulkarnaini.
Mereka juga meminta agar pimpinan DPRK Nagan Raya memproses mekanisme pergantian jabatan Ketua DPRK sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teuku Zulkarnaini mengatakan BK DPRK Nagan Raya telah melakukan pemanggilan, pemeriksaan, verifikasi, klarifikasi, serta penelaahan bukti dan keterangan dari pelapor, terlapor, dan para saksi.
Dalam dokumen rekomendasi tersebut, BK menguraikan keterangan tiga saksi terkait peristiwa yang disebut terjadi pada malam 28 Oktober 2026 di pendopo Ketua DPRK Nagan Raya.
Rahmad (sopir Intan Keumala Tanzil), yang diperiksa pada Rabu, 4 November 2026 di pendopo Ketua DPRK, menurut dokumen BK, membenarkan adanya kejadian pada malam 28 Oktober 2026 serta membenarkan adanya satu orang perempuan di dalam kamar Ketua DPRK dan laporan Intan Keumala Tanzil kepada BK sesuai berita acara.
Kemudian Ade Rahmat Saputra (abang ipar Intan Keumala Tanzil selaku isteri Mohd Rizki Ramadhan), yang diperiksa pada Selasa, 10 November 2026 di ruang rapat BK DPRK Nagan Raya, menurut dokumen BK, juga membenarkan kejadian malam 28 Oktober 2026, adanya satu orang perempuan di dalam kamar Ketua DPRK, serta membenarkan laporan tersebut sesuai berita acara.
BK juga meminta keterangan kepada Fitrah Ramadhan (adik kandung Ketua DPRK), yang diperiksa pada Senin, 16 November 2026 di ruang BK DPRK, menerangkan bahwa ia datang sekitar pukul 01.00 WIB ke pendopo setelah ditelepon oleh Intan Keumala Tanzil, dan melihat ada seorang wanita di dalam kamar setelah diberitahu oleh Intan yang sebelumnya kamarnya dikunci, meski ia tidak mengetahui jelas kejadian sebelumnya karena tiba larut malam.

Dalam dokumen tersebut juga dicantumkan pokok-pokok keterangan yang disampaikan oleh terlapor, Mohd Rizki Ramadhan, antara lain membenarkan keberadaan seorang perempuan di rumah dinas/pendopo Ketua DPRK Nagan Raya.
Kemudian, menurut dokumen BK, membenarkan adanya perempuan yang bukan muhrim di dalam kamar Ketua DPRK dengan mengenakan baju piyama, membenarkan pintu kamar dikunci oleh terlapor agar istrinya tidak mengetahui keberadaan perempuan tersebut.
Kepada BK DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Nagan Raya Mohd Rizki Ramadhan menyampaikan bahwa pertemuan dengan perempuan tersebut berkaitan dengan urusan bisnis, serta menyebut hubungan rumah tangganya dengan pelapor saat itu sedang tidak baik.
Menurut dokumen BK, terlapor juga membenarkan adanya penjemputan terhadap perempuan berinisial NA dari Bandara Banda Aceh menggunakan mobil dinas menuju pendopo yang dikemudikan oleh sopir Ketua DPRK.
Oleh karena itu, BK DPRK Nagan Raya menilai tindakan mengunci seorang perempuan di dalam kamar merupakan perbuatan tidak patut dan mencerminkan sikap serta iktikad yang tidak baik yang menjadi pertimbangan memberatkan.
BK juga menyatakan, menurut penilaiannya, terbukti adanya satu orang perempuan yang sudah bersuami berada di dalam kamar di pendopo/rumah dinas tanpa seizin istrinya, Intan Keumala Tanzil.
Atas temuan tersebut, BK menilai perbuatan terlapor memenuhi unsur pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib DPRK Nagan Raya Pasal 45 Ayat (1) poin c dan/atau Sumpah/Janji DPRK Nagan Raya alinea kelima, serta dinilai mencemarkan nama baik dan tidak menjaga kehormatan, martabat, maupun kredibilitas lembaga DPRK Nagan Raya, demikian Teuku Zulkarnaini.
Penilaian tersebut merupakan penilaian BK dalam ranah kode etik. Ketua BK sebelumnya menegaskan, BK tidak memutuskan khalwat. Soal jinayat menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah, soal pidana menjadi kewenangan Polda Aceh.
Sementara itu, saat rekomendasi itu dibacakan di dalam sidang paripurna DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan juga turut hadir dan mendengarkan pembacaan rekomendasi dengan seksama.
Sebelumnya, Rizki menyatakan pemeriksaan BK tidak adil dan meminta paripurna ditunda sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Serambi masih berupaya meminta tanggapan lanjutan dari yang bersangkutan atas isi dokumen rekomendasi BK tersebut.
Di luar gedung, aksi damai emak-emak menjadi perhatian tersendiri. Massa yang didominasi kaum ibu itu berkumpul di halaman Gedung DPRK Nagan Raya sejak sidang paripurna berlangsung.
Dari pantauan SERGAP.CO.ID puluhan emak-emak berdiri berdekatan sambil membentangkan dan mengangkat spanduk-spanduk tuntutan. Sebagian besar peserta aksi mengenakan jilbab dan pakaian muslimah. Sejumlah peserta tampak berada di barisan depan sambil memegang spanduk, sementara peserta lainnya berdiri di belakang mereka.
Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan “PENDOPO DPRK NAGAN RAYA BERALIH FUNGSI, Istri Sah Ciduk Ketua DPRK”, “ISTRI SAH CIDUK WANITA SELINGKUHAN RR BERSAMA AA DI PENDOPO”, “KETUA DPRK DI DUGA KHALWAT TAK PANTAS BERADA DI GEDUNG DPRK”, dan “PECAT PEJABAT MESUM, TEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI BUMOE NAGAN RAYA”.
Aksi tersebut berlangsung damai. Massa aksi menyampaikan aspirasi mereka sambil mengawal jalannya sidang paripurna di dalam gedung hingga rekomendasi BK dibacakan.
(Dh@r)






