KAB. SUMBA BARAT, || Dalih pelestarian budaya kembali tercoreng oleh aksi oknum yang tidak bertanggung jawab. Atraksi Nonton Topeng (Torro Ata Mat) di Kampung Motodawu, Desa Harona Kalla, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, pada Senin (9/11/2026), berubah menjadi panggung pelecehan dan kekerasan.
Korban berisial RN dan RRH menjadi korban pemukulan oleh oknum pemain topeng di hadapan ratusan penonton. Video amatir berdurasi 36 detik yang merekam kejadian itu kini viral di media sosial beranda Faceboock dan membuat geger Sumba Barat dan sekitarnya.
Keluarga korban yang merasa harkat dan martabat adiknya diinjak-injak di tanah adatnya sendiri akhirnya angkat bicara dan melaporkan kasus ini ke Polres Sumba Barat pada Rabu, 11 November 2026 kemarin.
“Adik saya dipermalukan di tanah adatnya sendiri. Kalau ini disebut budaya, budaya yang mana yang mengajarkan menendang perempuan?” ujar Anton dengan suara bergetar kepada media ini, pada Kamis (12/11/2026.
Anton Gallu, menceritakan kronologi pilu yang dialami adiknya. Saat itu korban RN bersama satu orang rekan kerjanya membawa tamu untuk menyaksikan pertunjukan atraksi topeng di pelataran kampung Motodawu.
“Adik saya bersama teman kerjanya ada bawa tamu dari hotel untuk nonton topeng yang sedang berlangsung di kampung Motodawu saat itu. Tiba-tiba satu pemain topeng datang, awalnya dikira bagian dari atraksi untuk menghibur. Tangan pemain topeng berwarna merah ini mengarah ke daerah sensitif rekannya, sehingga adik saya mencoba menghadang dengan cara mendorong menggunakan payung,” kata Anton kepada media ini, Kamis (12/11/2026).
“Saat itu, adik saya mendorong pelaku menggungakan payung, pelaku langsung tendang adik saya di bagian dada sebanyak tiga kali. Sebagai kakak, saya malu, adik perempuan saya ditendang, apalagi didepan umum. Kami keluarga minta keadilan. Menyentuh daerah sensitif perempuan dan tendang penonton itu bukan budaya, ini pelecehan berkedok budaya,” tegas Anton.
Anton mengisahkan, sejak kecil ia hidup di kampung itu, tidak pernah terjadi seperti yang dilakukan oleh pemain topeng berwarna merah yang menendang penonton.
“Sejak kecil, saya juga tinggal di kampung itu, tidak pernah ada pemain topeng yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pemain topeng warna merah yang tendang penonton. Apalagi meraba daerah sensitif penonton perempuan,” tukasnya.
Menurut Anton, ia membawa kasus ini ke jalur hukum agar memberi efek jera kepada pelaku, sehingga kedepan kelakuan oknum tidak merajalela ke pemain topeng lainnya.
“Saya bawa kasus ini ke jalur hukum agar menjadi pelajaran bagi pelaku, sehingga tindakan pelaku tahun ini tidak merajalela ke pemain topeng pada atraksi budaya di tahun-tahun yang akan datang. Saya tidak membenci budaya, saya juga tidak membenci atraksi budayanya jikalau masih dalam tatanan nilai adatnya, karena saya juga bagian dari budaya itu. Saya bawa kasus ini ke jalur hukum, saya ingin membentuk budaya yang beradap, bukan yang biadab,” tutur Anton
Anton mengatakan bahwa, atraksi budaya tidak dapat menjadi alasan pembenaran kekerasan. Setiap tradisi tentu memiliki karakter, simbol, aturan, dan makna tersendiri. Namun, tetap terdapat batas yang harus dihormati.
Menakut-nakuti dalam konteks pertunjukan tidak otomatis sama dengan melakukan kekerasan fisik. Apabila suatu atraksi melibatkan kontak fisik yang berlebihan, terlebih ketika seseorang telah menunjukkan penolakan, tindakan tersebut harus dinilai secara objektif.
Seseorang yang hadir menyaksikan pertunjukan budaya tidak dengan sendirinya menyerahkan hak atas keselamatan tubuh dan martabat pribadinya kepada pemain atraksi.
Menonton pertunjukan bukan berarti memberikan persetujuan tanpa batas untuk disentuh, ditendang, dipukul, atau diperlakukan secara tidak pantas.
Penolakan seseorang harus dihormati, bukan dihadapi dengan paksaan yang disertai kekerasan fisik. Setiap orang memiliki hak atas keamanan diri, perlindungan martabat, dan integritas tubuh. Hak tersebut tidak hilang hanya karena seseorang berada di tengah kegiatan adat. Apabila seseorang menolak suatu interaksi fisik, penolakan itu harus dihormati.
Aturan adat mengenai tata cara mengikuti pertunjukan, termasuk kemungkinan adanya konsekuensi adat, harus dijelaskan secara terbuka, proporsional, dan tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang menerima perlakuan fisik yang tidak dikehendakinya.
(Ms)
