KOTA TASIKMALAYA, || Pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di lingkungan SMAN 10 Kota Tasikmalaya dengan anggaran Rp348.717.200 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, pihak pelaksana proyek, CV Karitama Jaya, disebut beberapa kali sulit ditemui saat awak media berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait pelaksanaan pekerjaan.
Kontraktor yang beralamat di Dusun Kereteg, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang tersebut belum memberikan penjelasan ketika upaya konfirmasi dilakukan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Upaya konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), kualitas material, hingga target penyelesaian pekerjaan.
Sebab, pembangunan ruang kelas bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan kenyamanan proses belajar mengajar. Karena itu, penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Saat awak media beberapa kali melakukan pengecekan ke lokasi, pihak pelaksana belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan. Padahal, penjelasan kontraktor diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berkembang asumsi maupun dugaan yang belum terverifikasi.
Meski demikian, sulitnya menemui pelaksana tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pekerjaan. Penilaian terhadap kualitas maupun kepatuhan proyek harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, kondisi fisik bangunan, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Pihak CV Karitama Jaya masih perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai progres pekerjaan, spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, dan kendala yang mungkin dihadapi.
Pihak SMAN 10 Kota Tasikmalaya maupun instansi pemerintah terkait juga diharapkan terbuka memberikan informasi mengenai pengawasan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan digunakan. Transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi keharusan agar pembangunan fasilitas sekolah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik di atas kertas.
(Asep Kodrat)
