KAB. PANDEGLANG, || Polemik dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memasuki babak baru. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang secara resmi telah melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi kepada Kantor Kecamatan Cisata.
Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan AWDI dalam mengawal dugaan persoalan pengelolaan aset dan penyertaan modal BUMDes Cisereh yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar.
AWDI menegaskan tidak ingin persoalan dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut berhenti sebatas polemik pemberitaan, saling memberikan keterangan, atau melempar tanggung jawab antarpihak. Organisasi tersebut menuntut adanya penjelasan terbuka, pemeriksaan dokumen, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji berdasarkan fakta.
Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa surat resmi yang telah dilayangkan merupakan langkah konkret untuk meminta Kecamatan Cisata membuka ruang klarifikasi dan audiensi bersama pihak-pihak terkait.
“Kami sudah resmi melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi ke Kantor Kecamatan Cisata. Jangan anggap persoalan ini selesai hanya karena disebut berita lama. Tahun berapa pun persoalannya, apabila menyangkut modal dan aset desa, semuanya wajib dipertanggungjawabkan. Kami tidak akan membiarkan dugaan ini menguap tanpa kejelasan!” tegas Jaka.
Menurut Jaka, Kecamatan Cisata harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti informasi tersebut. Terlebih, Plt. Sekretaris Kecamatan Cisata, Moh. Muklis, sebelumnya menyampaikan bahwa informasi dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut baru diterimanya dari Jaka Somantri dan akan diteruskan kepada Camat.
Sementara itu, pendamping lapangan Kecamatan Cisata, Yayu, menyampaikan bahwa berdasarkan konfirmasi yang dilakukannya kepada pihak desa, persoalan tersebut disebut sebagai berita lama karena berkaitan dengan tahun 2024–2025, sedangkan menurut keterangan yang diterimanya, pada 2026 tidak ada persoalan serupa.
Pernyataan tersebut justru menjadi alasan bagi AWDI untuk meminta penjelasan lebih terperinci.
Jaka: Jangan Hanya Saling Lempar Tanggung Jawab!
Jaka menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan BUMDes tidak boleh berhenti pada sebatas penyampaian informasi. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang melakukan pembinaan, bagaimana evaluasi dilakukan, serta apakah kondisi aset dan laporan keuangan BUMDes pernah diperiksa.
“Kami ingin semuanya duduk bersama. Camat, Kasi Pembangunan, pendamping desa, pemerintah desa, dan pengurus BUMDes harus memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya. Jangan sampai ketika muncul persoalan, semuanya saling mengarahkan, sementara substansi persoalannya tidak pernah dijawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, AWDI akan meminta dokumen dan penjelasan mengenai penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2024, 2025, dan 2026, termasuk realisasi penggunaan anggaran, pengadaan bebek, kondisi aset, dugaan transaksi penjualan, serta aliran uang hasil penjualan apabila transaksi tersebut benar terjadi.
“Pertanyaan kami sederhana, tetapi sangat mendasar. Kalau benar sekitar 200 ekor bebek dijual, siapa yang menjual, kepada siapa, berapa nilai transaksinya, siapa yang menerima uangnya, dan ke mana uang tersebut dipertanggungjawabkan? Jangan hanya memberikan jawaban normatif. Kami membutuhkan bukti dan dokumen,” tegasnya.
AWDI Desak Bapak, Inspektorat, Gubernur Banten Dan Kejati Tidak Tinggal Diam
Tidak berhenti pada audiensi di tingkat kecamatan, AWDI DPC Kabupaten Pandeglang juga kembali mendesak BPK, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Gubernur Banten, serta Kejaksaan Tinggi Banten agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Jaka meminta Inspektorat Kabupaten Pandeglang melakukan penelaahan terhadap administrasi penyertaan modal, laporan pertanggungjawaban, inventaris aset, dan realisasi kegiatan usaha BUMDes Cisereh.
BPK juga diminta memberikan perhatian sesuai kewenangan pemeriksaannya, sementara Kejati Banten didorong melakukan penelaahan apabila terdapat laporan dan bukti awal yang mengindikasikan dugaan penyimpangan keuangan atau aset desa.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Tetapi jangan sampai pengelolaan modal desa tidak memiliki kejelasan. Jika semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Jika ditemukan ketidaksesuaian, jangan dilindungi dan jangan dibiarkan. Harus ada tindak lanjut sesuai aturan hukum,” ungkap Jaka.
Audiensi Menjadi Momentum Membuka Fakta, Bukan Sekadar Seremonial
AWDI menegaskan bahwa permohonan konferensi pers dan audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Setidaknya terdapat sejumlah poin yang akan dimintakan penjelasan dalam audiensi, yakni:
- Total penyertaan modal BUMDes Cisereh tahun 2024–2026.
- Realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban setiap penyertaan modal.
- Pengadaan serta jumlah awal bebek yang menjadi aset atau bagian dari kegiatan usaha BUMDes.
- Kebenaran dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek.
- Identitas pembeli, nilai transaksi, serta bukti pembayaran apabila penjualan benar terjadi.
- Keberadaan uang hasil penjualan dan pencatatannya dalam laporan keuangan.
- Peran pemerintah desa, pengawas BUMDes, pemerintah kecamatan, serta pendamping desa dalam pembinaan dan pengawasan.
- Laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Jaka kembali menegaskan bahwa AWDI tidak akan berhenti pada sebatas melayangkan surat. Organisasi tersebut akan terus meminta penjelasan dan mengawal tindak lanjut berdasarkan mekanisme yang berlaku.
“Jangan sampai surat resmi kami hanya dianggap sebagai formalitas. Kami datang membawa pertanyaan publik yang harus dijawab. Kami ingin ada keterbukaan, bukan penghindaran. Jangan ada pihak yang merasa cukup dengan saling melempar tanggung jawab. Modal desa bukan uang pribadi, aset desa bukan milik perorangan, dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan!” tandas Jaka Somantri.
BUMDes Harus Transparan! 200 Bebek Harus Jelas, Uang Hasil Penjualan Harus Terlacak, Dan Pengelolaan Modal Desa Wajib Diperiksa!
Hingga berita ini diterbitkan, AWDI DPC Kabupaten Pandeglang masih menunggu tindak lanjut dan jadwal audiensi dari Kantor Kecamatan Cisata. Penjelasan resmi dari Pj. Kepala Desa Cisereh, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, serta pihak-pihak terkait lainnya juga masih dinantikan.
AWDI menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui klarifikasi, dokumen, dan pemeriksaan pihak berwenang. Hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak demi menjaga keberimbangan informasi dan kepentingan publik.
(Team/Red)
