KAB.TASIKMALAYA || Sebanyak 122 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi dilantik oleh Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., dalam implementasi perdana sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menempatkan pejabat berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan kinerja.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Aula Pendopo Baru, Selasa (10/11/2026), dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., serta jajaran pimpinan daerah.
Dari total 122 pejabat yang dilantik, terdiri atas enam pejabat pimpinan tinggi pratama, 55 pejabat administrator, 57 pejabat pengawas, dan empat pejabat fungsional.
Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyebut pelantikan tersebut sebagai catatan penting bagi perjalanan birokrasi Kabupaten Tasikmalaya karena untuk pertama kalinya penerapan sistem manajemen talenta dilaksanakan dalam proses penataan jabatan ASN.
“Pelantikan pada hari ini menjadi catatan sejarah bagi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena merupakan implementasi perdana penerapan manajemen talenta,” ujarnya.
Menurut Cecep, melalui sistem tersebut, rekam jejak, kompetensi, serta kinerja ASN menjadi ukuran utama dalam pengembangan karier dan penempatan jabatan. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menunjukkan hasil kerja nyata, meninggalkan pola birokrasi yang kaku, serta menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kini, rekam jejak, kompetensi, dan kinerja harian saudara di lapangan yang akan menjadi ukuran utama. Oleh karena itu, mulailah bekerja dengan orientasi hasil yang nyata, tinggalkan pola-pola birokrasi kaku, serta jadilah motor penggerak inovasi yang solutif di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Namun, penerapan manajemen talenta tidak cukup hanya ditandai dengan pelantikan dan pengisian jabatan. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi pelaksanaan sistem tersebut, termasuk memastikan proses penempatan pejabat berlangsung objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga perlu melihat bagaimana sistem ini diterapkan dalam evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, serta pemberian kesempatan karier bagi ASN secara adil. Tanpa pengawasan dan indikator penilaian yang jelas, manajemen talenta berisiko hanya menjadi perubahan mekanisme administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut membuktikan bahwa kepercayaan dan amanah jabatan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asisten Administrasi Umum, para Staf Ahli Bupati, kepala SKPD, Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Bidang I TP PKK, serta tamu undangan lainnya.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak diukur dari jumlah pejabat yang dilantik, melainkan dari lahirnya birokrasi profesional, berintegritas, responsif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Rzl)
