TASIKMALAYA, || Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp273 miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya selama 2025–2026. Anggaran tersebut digunakan untuk pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan strategis guna meningkatkan konektivitas serta kenyamanan mobilitas masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp167 miliar. Sementara itu, untuk infrastruktur jalan di Kota Tasikmalaya, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp106 miliar.
Salah satu pekerjaan dengan alokasi terbesar pada 2026 adalah pelebaran Jalan SP 3 Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong yang menelan anggaran Rp52 miliar.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengalokasikan Rp11 miliar untuk pelebaran Jalan Raya Singaparna dan Rp14 miliar untuk rekonstruksi Jalan Karangnunggal–Cipatujah.
Sebelumnya, pada 2025, rekonstruksi jalan batas Kota Tasikmalaya–Kabupaten Tasikmalaya (Sukaraja)–Karangnunggal dilaksanakan dengan anggaran Rp34 miliar.
Di sektor jembatan, Pemprov Jabar melakukan penggantian Jembatan Citoe pada ruas Jalan Karangnunggal–Cipatujah dengan anggaran Rp16 miliar.
Penanganan akses jalan untuk pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kersagalih, Kecamatan Jatiwaras, dengan Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong, juga mendapat alokasi dana sebesar Rp13 miliar.
Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan juga mendapatkan dukungan anggaran provinsi.
Pada 2026, pemeliharaan berkala Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja–Jalan Jaksa Agung R. Suprapto menghabiskan anggaran Rp12 miliar.
Adapun pada 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp36 miliar untuk pemeliharaan jalan batas Kota Tasikmalaya–Kabupaten Tasikmalaya (Cikunir)–Tasikmalaya.
Pemeliharaan Jalan Cisumur Garuda (Letjen Mashudi) menelan anggaran Rp20 miliar, sedangkan rekonstruksi Jalan Brigjen Wasitakusumah menghabiskan Rp17 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah Priangan Timur. Perbaikan jalan dan jembatan diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat.
Namun, besarnya anggaran pembangunan harus sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan. Publik berhak mengetahui spesifikasi teknis, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
Jangan sampai pembangunan yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah hanya menghasilkan perbaikan sementara, sementara kerusakan kembali muncul dalam waktu singkat.
Karena itu, pengawasan dari instansi terkait, aparat pengawas internal pemerintah, serta partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang diperbaiki atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketahanan konstruksi, pemerataan manfaat, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna.
Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya diharapkan benar-benar menghadirkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
(**)
