KAB. TASIKMALAYA, || Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendorong penguatan tata kelola data pondok pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) melalui sistem digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan pendidikan keagamaan lebih terarah, tepat sasaran, serta didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., menegaskan pentingnya pembenahan data sebagai fondasi perencanaan program pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pelatihan Operator Pesantren, LPQ, dan MDT bertajuk Pesantren Connect 2026 di Aula PSBB MAN 2 Tasikmalaya, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pesantren Kabupaten Tasikmalaya yang diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan data pendidikan keagamaan secara tertib, akurat, lengkap, dan berbasis digital.
Dalam sambutannya, Asep menyebut data bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, termasuk sektor pendidikan keagamaan.
“Data ini menjadi dasar untuk kita bekerja dan menjadi dasar bagi kita dalam menuntaskan berbagai tantangan besar,” ungkapnya.
Menurut Asep, pesantren memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi pusat dakwah dan pendidikan agama, pesantren juga berperan membentuk karakter, moral, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berdaya saing.
Karena itu, penguatan pesantren tidak cukup hanya melalui dukungan program dan kegiatan, tetapi juga membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan keagamaan.
Ia menekankan bahwa operator pesantren, LPQ, dan MDT mempunyai tanggung jawab penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi kelembagaan.
“Operator memiliki peran penting dalam memastikan data pesantren, LPQ, dan MDT yang lengkap, benar, dan mutakhir. Kualitas data yang baik akan menjadi fondasi bagi perencanaan dan pelaksanaan program yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Meski demikian, digitalisasi pendataan pendidikan keagamaan perlu diikuti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana teknologi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Sebab, kemampuan setiap lembaga dalam mengakses dan mengoperasikan sistem digital belum tentu sama.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa proses pendataan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif yang menambah beban operator. Sistem yang dibangun harus mudah digunakan, memiliki standar data yang jelas, menjamin keamanan informasi, serta menyediakan mekanisme pembaruan dan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Di sisi lain, pihak pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan diharapkan aktif memperbarui informasi kelembagaan, jumlah santri, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta kebutuhan pendidikan. Partisipasi tersebut penting agar kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Dengan demikian, keberhasilan Pesantren Connect 2026 tidak semestinya hanya diukur dari terselenggaranya pelatihan atau terkumpulnya data, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi lembaga pendidikan keagamaan.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Kabid PAUD Disdik, Kasi PD Pontren, Ketua PKBM, Ketua BKPRMI, Ketua FKDT, Ketua FPP, Ketua APRI, serta para operator lembaga pendidikan pondok pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya.
(Rzl)






