Diduga Langgar Aturan LP2B, Dua Bangunan Rumah Berdiri di Lahan Pertanian Kampung Kalumpang Batang Kapas

SERGAP.CO.ID

KAB. PESSEL, || Keberadaan Empat bangunan rumah yang berdiri di atas lahan yang disebut-sebut masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jalan Lintas Padang–Bengkulu, tepatnya di Kampung Kalumpang, Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi perhatian.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, pembangunan Empat rumah tersebut diduga dilakukan tanpa mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. Selain itu, lokasi pembangunan disebut berada di kawasan lahan pertanian yang diperuntukkan untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan.

Saat ini sudah terdapat Empat bangunan rumah yang berdiri di atas lahan tersebut. Bangunan itu diketahui bukan untuk tempat tinggal pribadi, melainkan dimanfaatkan sebagai rumah kontrakan.

Saat dikonfirmasi mengenai pembangunan tersebut, pemilik bangunan bernama Andi (50) menyampaikan bahwa Empat bangunan rumah itu digunakan untuk kontrakan.

Namun, terkait perizinan pembangunan serta status tata ruang dan kepastian lokasi tersebut masuk dalam kawasan LP2B.

Secara resmi sebagai LP2B, pembangunan rumah yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 44 ayat (1) ditegaskan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bahkan, Pasal 50 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan wajib mengembalikan kondisi tanah ke keadaan semula.

Sementara itu, Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Di sisi lain, terkait persyaratan bangunan gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

(Wempi/Tim).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *