KAB. BANYUWANGI, || Tertundanya agenda pertemuan koordinasi dengan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, mendapat perhatian DPW Jawa Timur LSM Harimau. Organisasi tersebut meminta kepastian jadwal pertemuan untuk membahas sejumlah persoalan pekerjaan pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan.
Ketua DPW Jatim LSM Harimau, M. Arif Billah, S.H., M.M., didampingi Ketua DPC LSM Harimau Banyuwangi Yusuf Kurniawan yang akrab disapa Iwan, Sekretaris DPC Solikin, serta jajaran pengurus lainnya, menyampaikan bahwa pertemuan yang semula dijadwalkan Senin (2/11/2026) terpaksa ditunda karena Kepala Dinas Pengairan memiliki agenda mendadak ke Jakarta.
Melalui pernyataan dalam sebuah video, Arif meminta agar Cahyanto bersedia menjadwalkan ulang pertemuan pada Selasa (3/11/2026), sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB.
“Kami berharap Bapak Cahyanto dapat bersikap profesional. Kami ingin koordinasi berjalan baik sehingga berbagai persoalan pekerjaan di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan dapat dibahas dan ditemukan penyelesaiannya,” tegas Arif.
Menurut Arif, koordinasi tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan, setiap pekerjaan yang dikelola Dinas Pengairan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan kontrak, pihak dinas diminta tidak mengabaikannya, melainkan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan.
Arif juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menempuh jalur hukum, apabila komunikasi dan penyelesaian persoalan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Di sisi lain, penilaian mengenai dugaan penyimpangan pekerjaan perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen, bukti lapangan, serta klarifikasi pihak terkait. Kepala Dinas Pengairan juga perlu diberikan kesempatan menjelaskan kondisi pekerjaan dan alasan penundaan pertemuan.
LSM Harimau berharap agenda koordinasi dapat segera terlaksana secara terbuka dan profesional. Sebab, pengawasan pembangunan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan anggaran publik digunakan secara tepat, kualitas pekerjaan terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
(Tim**)
