SOE, || Jaringan perpipaan Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, yang telah berusia lebih dari 30 tahun menjadi persoalan serius dalam pelayanan air bersih di Kota Soe.
Kebocoran jaringan menyebabkan kehilangan air selama distribusi, sementara ribuan pelanggan masih belum menikmati aliran air secara teratur.
Kondisi ini menuntut perhatian serius Pemerintah Kabupaten TTS. Sebab, ketika infrastruktur distribusi telah menua dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, pertanyaan mendasarnya adalah kapan pembaruan jaringan pipa menjadi prioritas anggaran daerah?
Direktur Perumda Air Minum Kabupaten TTS, Frans Steven Tafui, S.P., menjelaskan bahwa persoalan distribusi air tidak semata-mata disebabkan keterbatasan sumber air.
Jaringan pipa yang sudah tua menjadi salah satu kendala utama karena kebocoran membuat air yang tersedia tidak seluruhnya sampai kepada pelanggan.
Sebagian pipa tertanam hingga kedalaman sekitar dua meter. Bahkan, ada jaringan yang berada di bawah bangunan rumah warga sehingga menyulitkan petugas menemukan titik kebocoran.
Akibatnya, air hilang selama perjalanan menuju pelanggan. Selain mengurangi volume air yang diterima masyarakat, kebocoran juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perumda.
“Kalau seluruh jaringan pipa di dalam Kota Soe diperbarui, pelayanan air kepada pelanggan bisa lebih maksimal. Saat ini, kehilangan air terjadi dalam proses distribusi karena kondisi jaringan yang sudah lama,” jelasnya.
Pelanggan Menunggu Air hingga Lima Hari
Persoalan jaringan pipa tua bukan sekadar masalah teknis perusahaan daerah. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat ini, sebagian pelanggan menerima aliran air setiap dua hari, sedangkan pelanggan lainnya harus menunggu hingga empat atau lima hari.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian pemerintah daerah karena akses terhadap air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Perbaikan jaringan pun tidak seharusnya berhenti pada penanganan kebocoran secara sporadis. Dibutuhkan pemetaan menyeluruh, penentuan jalur prioritas, serta program penggantian pipa yang memiliki target dan jadwal pelaksanaan yang jelas.
Sumber Air Ada, Mengapa Distribusi Belum Optimal?
Frans menjelaskan, Perumda memiliki sejumlah sumber air yang dapat mendukung pelayanan kepada pelanggan di Kota Soe dan sekitarnya.
Sumber Oenasi disebut memiliki kapasitas sekitar 8 liter per detik dengan cakupan pelayanan sekitar 800 sambungan rumah (SR). Sumur bor Nitboki I memiliki kapasitas 8 liter per detik untuk sekitar 800 pelanggan.
Selain itu, terdapat sumber berkapasitas 6 liter per detik yang disebut melayani sekitar 600 pelanggan, serta sumber Nitboki 2 dengan kapasitas 2 liter per detik yang melayani sekitar 600 pelanggan.
Sumber Bonleu memiliki kapasitas sekitar 20 liter per detik dengan cakupan pelayanan sekitar 2.000 sambungan rumah. Sementara itu, sumur bor Kesetnana, Civic Center, dan SMK Negeri 1 masing-masing memiliki kapasitas sekitar 2 liter per detik dengan cakupan pelayanan sekitar 200 sambungan rumah.
Menurut Frans, kapasitas sumber air tersebut berpotensi mendukung peningkatan pelayanan. Namun, potensi itu tidak akan maksimal apabila jaringan distribusi terus mengalami kebocoran.
Artinya, pembenahan jaringan menjadi bagian penting dari solusi. Pemerintah daerah perlu memperoleh gambaran teknis yang jelas mengenai tingkat kehilangan air, kebutuhan penggantian pipa, biaya pekerjaan, serta dampak perbaikan terhadap frekuensi distribusi kepada pelanggan.
Pemkab TTS Perlu Menjawab Kebutuhan Anggaran
Peremajaan seluruh jaringan perpipaan tentu membutuhkan biaya besar. Karena itu, Frans berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara bertahap selama dua tahun berturut-turut agar pekerjaan dapat direncanakan dan diselesaikan secara terukur.
Dukungan pembiayaan dapat dikaji melalui APBD maupun program APBN yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, membebankan seluruh biaya perbaikan kepada pelanggan bukan pilihan yang mudah karena kemampuan ekonomi masyarakat berbeda-beda.
“Kalau pemerintah fokus mengalokasikan anggaran selama dua tahun berturut-turut untuk memperbaiki jaringan, pekerjaan ini diharapkan bisa dituntaskan. Kalau seluruh biaya dibebankan kepada pelanggan, tentu tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk membayarnya,” ujarnya.
Harapan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah pembaruan jaringan sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, berapa kebutuhan anggarannya, jalur mana yang akan menjadi prioritas, serta kapan pekerjaan dapat dimulai.
Tanpa kejelasan perencanaan dan dukungan pembiayaan, persoalan pipa tua berisiko terus berulang, sementara pelanggan tetap menghadapi distribusi air yang belum teratur.
Kerja Sama Pihak Ketiga Bukan Tanpa Perhitungan
Selain APBD dan APBN, Perumda juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pengadaan material dan pembaruan jaringan perpipaan. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
Namun, skema tersebut membutuhkan studi kelayakan yang mencakup kemampuan keuangan, administrasi, mekanisme pembayaran, dan risiko kerja sama.
Kerja sama tidak boleh hanya menjadi jalan keluar jangka pendek. Skema pembiayaan harus memastikan Perumda mampu memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengganggu keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Perumda perlu membandingkan berbagai alternatif pembiayaan agar dapat menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan teknis.
Jangan Biarkan Pipa Tua Terus Membebani Pelayanan
Persoalan jaringan perpipaan Perumda Air Minum TTS menunjukkan bahwa ketersediaan sumber air saja tidak cukup untuk menjamin pelayanan yang baik.
Infrastruktur distribusi harus mampu menyalurkan air secara efektif hingga ke rumah pelanggan.
Dengan sekitar 5.400 pelanggan di Kota Soe, pembaruan jaringan menjadi kebutuhan yang perlu ditangani melalui perencanaan yang matang dan dukungan lintas pihak.
Pemkab TTS kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memperjelas komitmen pembiayaan dan langkah pelaksanaan peremajaan jaringan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan infrastruktur yang telah menua tidak terus menjadi penghambat pelayanan air bersih.
Air bersih merupakan kebutuhan dasar, bukan sekadar urusan teknis perusahaan daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap rencana pembenahan memiliki dasar perhitungan yang jelas, target yang terukur, dan tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
(Desy)
