KEFAMENANU, || Perbatasan Indonesia–Timor-Leste tak cukup hanya menjadi garis pemisah dua negara. Kawasan ini perlu disiapkan sebagai pintu perdagangan, industri, dan investasi internasional. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur mendorong pembentukan Free Trade Zone (FTZ) melalui paket kerja sama bersama Indonesia dan Timor-Leste.
Gagasan itu mengemuka dalam sosialisasi FTZ kawasan perbatasan yang digelar Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) di Hotel Victory 2, Jalan Kartini, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa, 20 Oktober 2026.
Ketua Umum KADIN NTT, Dr. (Cand) Bobby Lianto, MM., MBA., hadir bersama Tim Satuan Tugas Percepatan FTZ, Micky Natun. Ia didampingi Ketua KADIN TTU, Dwiyanto Tantri, dan Ketua KADIN Kabupaten Malaka, Mery Kain, yang juga anggota DPRD Kabupaten Malaka.
Bobby menilai pembentukan FTZ di kawasan perbatasan NTT dapat membuka ruang ekonomi baru bagi Indonesia dan Timor-Leste. Kawasan tersebut, menurut dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai wilayah perlintasan, tetapi perlu dikembangkan menjadi simpul industri dan perdagangan yang mampu menjangkau pasar internasional.
Karena itu, KADIN NTT menyarankan Pemerintah Provinsi NTT membangun kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste untuk membentuk tim bersama. Tim ini diharapkan menyiapkan FTZ Package Indonesia–Timor-Leste, sebuah paket pengembangan kawasan yang dapat ditawarkan kepada calon investor.
Dalam kajian kelayakan FTZ, kawasan manufaktur di Pulau Jawa dan Batam menjadi salah satu gambaran pembanding. Pilihan tersebut mencerminkan belum tersedianya alternatif kawasan perdagangan bebas serupa di NTT. Kehadiran FTZ di wilayah perbatasan diharapkan dapat memperluas pilihan lokasi investasi sekaligus memperkuat posisi ekonomi NTT di kawasan regional.
Bobby juga menyoroti peluang investasi dari Australia. Letak geografis NTT yang relatif dekat dengan negara tersebut dinilai menjadi salah satu modal untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan industri. Di sisi lain, perkembangan hubungan ekonomi Timor-Leste dengan China turut membuka peluang kerja sama yang perlu dijajaki.
Menurut gagasan yang disampaikan KADIN NTT, momentum Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 2029 di Dili dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi kawasan perbatasan kepada pelaku usaha dan investor internasional. Promosi bersama Indonesia dan Timor-Leste diharapkan membuat gagasan FTZ lebih konkret dan menarik bagi calon penanam modal.
Sosialisasi tersebut dihadiri Gubernur NTT Melkiades Laka Lena yang memberikan sambutan secara daring. Bupati TTU, Falentinus Delasalle Kebo, juga menyampaikan sambutan sekaligus mendorong agar pengembangan FTZ tidak berhenti pada perhitungan keuntungan ekonomi semata. Kawasan itu, menurut dia, perlu menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan industri yang membuka akses NTT ke pasar dunia.
Diskusi panel menghadirkan Profesor Fredik Benu, anggota tim penyusun studi kelayakan kawasan FTZ, dan Dr. David Pandi. Plh. Sekretaris Daerah TTU bertindak sebagai moderator.
Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Belu dan Malaka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Ketua DPRD TTU, serta perwakilan Ketua DPRD Belu, dr. Valen Pareira dari Fraksi Golkar. Ratusan undangan dari TTU, Malaka, dan Belu mengikuti kegiatan hingga selesai.
Bagi KADIN NTT, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan menjadi rancangan kerja sama yang terukur. Pembentukan tim bersama, penyusunan paket FTZ, dan promosi kepada investor menjadi langkah yang perlu dipersiapkan agar kawasan perbatasan tidak sekadar menyimpan potensi, tetapi mampu menawarkan peluang ekonomi yang nyata.
(Desy)
