KAB. SUKABUMI, || Bupati Sukabumi H. Asep Japar memantau pelayanan kontrasepsi mantap melalui Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi di Ruang Operasi UOBK RSUD Sekarwangi, Minggu (11/10/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan keluarga berencana (KB) di fasilitas kesehatan milik daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Ade Suryaman, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Direktur Utama RSUD Sekarwangi, serta Sekretaris Dinas Kesehatan.
Monitoring tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait bersama tenaga kesehatan RSUD Sekarwangi. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program keluarga berencana yang terhubung dengan layanan kesehatan.
MOW dan MOP merupakan metode kontrasepsi melalui tindakan medis yang ditujukan bagi pasangan yang telah mempertimbangkan pilihan tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Karena berkaitan dengan prosedur medis, pelayanan perlu disertai penjelasan yang memadai mengenai tindakan, manfaat, risiko, serta pertimbangan lain yang relevan bagi calon peserta.
Selain kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, keputusan mengikuti kontrasepsi mantap perlu didasarkan pada persetujuan sadar dari peserta tanpa paksaan. Informasi yang jelas dan kesempatan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan menjadi bagian penting agar peserta dapat memahami pilihan yang tersedia sebelum menentukan keputusan.
Melalui kegiatan monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program KB. Upaya tersebut juga perlu berjalan seiring dengan penerapan prosedur pelayanan dan perhatian terhadap keselamatan pasien.
Pemkab Sukabumi terus mendorong agar pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan mutu layanan, kebutuhan masyarakat, serta hak peserta dalam menentukan pilihan kontrasepsi berdasarkan informasi yang cukup.
Monitoring di RSUD Sekarwangi menjadi salah satu bentuk pemantauan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan layanan KB. Keberlanjutan koordinasi dan evaluasi diperlukan agar pelayanan dapat berlangsung secara terintegrasi, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Sumber: Pemkab Sukabumi)
