KBB Darurat Pengawasan Pers: Anggaran Triliunan Hanya Diawasi Puluhan Wartawan Aktif
KBB//Sergap.co.id – Fakta pincang soal pengawasan publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terungkap. Di tengah APBD 2025 yang mencapai Rp3,14 Triliun untuk hampir 2 juta jiwa penduduk, kontrol sosial dari pilar keempat demokrasi ternyata sangat keropos.
Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan, dari sekitar 120 media yang mengklaim beroperasi di KBB, wartawan yang benar-benar aktif di lapangan hanya 32 hingga 40 orang.
“Yang terverifikasi keberadaannya di wilayah ini hanya puluhan. Yang punya Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baru 38 orang. Yang benar-benar turun setiap hari mengawal kebijakan, hanya 32 sampai 40 orang. Selebihnya muncul saat ada undangan, lalu hilang,” tegas Ketua Pokja Wartawan KBB, Selasa (22/9).
Hitungannya ngeri. Satu wartawan harus mengawal hampir 60.000 warga dan mengawasi pengelolaan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Beban yang tidak sebanding.
Sergap mencatat, kondisi ini bukan sekadar soal jumlah. Ini soal darurat pengawasan. Ketika fungsi kontrol sosial minim, celah penyimpangan anggaran, kongkalikong proyek, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat sangat mungkin terjadi tanpa terendus publik.
Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menggenjot publikasi dan pencitraan. Di sisi lain, siapa yang mengawasi? Jika wartawan yang kompeten dan konsisten saja hanya puluhan, maka fungsi pers sebagai watchdog APBD triliunan rupiah dipertanyakan.
Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan, meski jumlah terbatas, pihaknya tidak akan diam. Pada selasa (22/9/26).
“Inilah alasan mengapa banyak kebijakan dan anggaran Pemkab Bandung Barat berjalan tanpa pengawasan memadai. Meski kami sedikit, kami bertekad tetap bersatu dan bersuara lantang. Kebenaran tidak boleh berhenti hanya karena jumlah kami terbatas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sergap.co.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak Diskominfo dan Pemkab Bandung Barat terkait minimnya kemitraan dan pembinaan terhadap wartawan lokal yang berkompeten di lapangan. Apakah pemerintah sengaja membiarkan pengawasan lemah, atau justru abai?
Jika APBD triliunan hanya diawasi puluhan mata, siapa yang menjamin uang rakyat aman?
Narasumber: M. Raup / Tim Redaksi Pokja KBB
Penulis: Tim Sergap KBB
Editor: Redaksi http://Sergap.co.id
