KOTA CIMAHI, || Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi melalui pendekatan keluarga. Langkah tersebut diwujudkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang melibatkan para pejabat eselon II beserta pasangan mereka di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Menurutnya, integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari lingkungan keluarga agar terhindar dari praktik korupsi maupun gratifikasi.
Erwan menegaskan, setiap pejabat harus mampu menjaga amanah jabatan dengan mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab hingga akhir masa tugas.
“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan bersama KPK merupakan langkah pencegahan yang dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penindakan. Salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah membangun kesadaran pasangan pejabat agar tidak memberikan tekanan yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang.
Menurut Erwan, dalam sejumlah kasus korupsi, dorongan untuk memenuhi gaya hidup keluarga kerap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seseorang mengambil keputusan yang melanggar hukum. Karena itu, suami maupun istri pejabat perlu memahami pentingnya hidup sesuai kemampuan dan memberikan dukungan moral kepada pasangannya.
“Kita mengundang pasangan pejabat agar memahami bagaimana memberikan dukungan yang positif, bukan justru menjadi beban yang mendorong terjadinya penyimpangan,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui operasi penindakan. Menurutnya, strategi pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan karakter memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Ibnu mengatakan keluarga merupakan benteng pertama dalam menjaga integritas seorang pejabat. Pasangan yang memiliki pemahaman antikorupsi diharapkan mampu menjadi pengingat ketika muncul godaan untuk menyalahgunakan jabatan.
“Keluarga yang berintegritas adalah keluarga yang mampu memberikan kesejukan dan mengajak hidup sesuai kemampuan serta penghasilan. Pasangan harus menjadi pengingat utama agar tidak melakukan korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ibnu menilai upaya membangun budaya antikorupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain keluarga, tokoh agama, tenaga pendidik, organisasi masyarakat, hingga lingkungan sosial memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas.
Melalui kolaborasi antara Pemprov Jawa Barat dan KPK, pemerintah berharap budaya integritas tidak hanya tumbuh di lingkungan birokrasi, tetapi juga berakar dalam kehidupan keluarga para penyelenggara negara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Dewi)
