KAB. SUMBA TIMUR NTT, || Kodim 1601/Sumba Timur menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/7/2026).
Mewakili Komandan Kodim (Dandim) 1601/Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya, kegiatan tersebut dihadiri Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel) Kodim 1601/Sumba Timur, Kapten Inf Hendrik Karamulla, yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bupati Sumba Timur, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu.
Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., dan diikuti pemerintah daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Perum Bulog Cabang Waingapu, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Dalam arahannya, Dirjen Otonomi Daerah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, dan instansi terkait dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain menjaga ketersediaan pasokan, daerah juga diminta memastikan distribusi barang berjalan lancar agar gejolak harga dapat ditekan.
Menurut Cheka Virgowansyah, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keikutsertaan Kodim 1601/Sumba Timur dalam rakor tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui sinergi bersama pemerintah daerah dalam mengawal distribusi bahan pokok dan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
Selain aspek keamanan, keterlibatan aparat kewilayahan juga dinilai penting dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk pengendalian inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Di sisi lain, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan, distribusi, cuaca, serta dinamika pasar. Karena itu, setiap daerah diharapkan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan mengambil langkah antisipatif sesuai kewenangannya.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat juga mengharapkan adanya penguatan koordinasi hingga tingkat daerah agar berbagai kebijakan pengendalian inflasi dapat diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sumba Timur tetap terjaga. Langkah kolaboratif tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
(Ms)
