KUPANG, || Polemik seputar pembangunan jalan akses di Desa Raknamo, Kabupaten Kupang, terjawab sudah. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur secara resmi menjelaskan bahwa proyek senilai Rp11,2 miliar ini bukan datang tiba-tiba, melainkan murni hasil aspirasi petani yang disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum saat berkunjung ke Bendungan Raknamo pada September 2025.
Kepala BPJN NTT, Janto, S.T., M.Sc., mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kerja tersebut, para petani menyampaikan kebutuhan mendesak akan jalan desa yang layak untuk mengangkut hasil pertanian. Mereka juga meminta perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan gorong-gorong agar sistem pengairan berjalan optimal. Permintaan inilah yang kemudian menjadi dasar pemerintah pusat memberikan diskresi khusus kepada BPJN NTT untuk menangani pembangunan jalan desa tersebut demi mendukung ketahanan pangan nasional.
“Permintaan pembangunan jalan ini murni berasal dari petani. Pemerintah melalui Kementerian PU merespons kebutuhan tersebut karena akses jalan merupakan faktor penting untuk mendukung produktivitas pertanian di kawasan irigasi Raknamo,” ujar Janto kepada media, Rabu (15/7/2026).
Proyek yang dikontrakkan sejak 21 Mei 2026 dengan masa pelaksanaan 180 hari ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman hingga tiga kali panen dalam setahun. Janto menegaskan bahwa komitmen Menteri PU adalah memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Dengan tersedianya akses jalan yang baik, distribusi hasil panen akan semakin lancar dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Masyarakat Desa Raknamo pun telah menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur yang selama ini mereka harapkan. Pembangunan jalan dan fasilitas pendukung diyakini akan memperlancar mobilitas hasil panen serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Hutama Mitra Nusantara sebagai kontraktor pelaksana, sementara pengawasan dilakukan oleh PT Directatama Karya KSO PT Geometrik Senja Konsultan sesuai ketentuan yang berlaku. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, BPJN NTT mengajak seluruh pihak melihat pembangunan ini secara objektif.
Esensi dari setiap proyek pemerintah bukan semata-mata memunculkan polemik, melainkan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika akses petani semakin baik dan produktivitas pertanian meningkat, maka tujuan utama pembangunan telah tercapai, yakni menghadirkan kesejahteraan melalui infrastruktur yang tepat sasaran.
(Desy)
