SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong penguatan Satu Data Indonesia. Komitmen itu diwujudkan lewat kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar di Aula Diskominfo, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon sebagai narasumber untuk memperkuat tata kelola statistik sektoral di lingkungan perangkat daerah.
IPS dan Keterisian Data Alami Kenaikan
Dalam pemaparannya, Diskominfo menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Cirebon menunjukkan tren positif.
Pada 2025, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Cirebon tercatat 2,92 dengan kategori Baik. Angka ini naik dibandingkan tahun 2024 yang berada di skor 2,74.
Selain itu, tingkat keterisian data pada portal Open Data Kabupaten Cirebon juga sudah mencapai 95,9 persen. Dari total 863 data, sebanyak 828 data sudah tersedia dan dapat diakses publik.
Butuh Komitmen Bersama Perangkat Daerah
Meski capaian meningkat, Diskominfo menekankan bahwa kualitas data hanya bisa terwujud jika seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama.
Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto melalui Kepala Bidang Statistik, Persandian dan e-Government (Spegov) Raditya Prayogo Adiputra menegaskan peran penting setiap OPD sebagai produsen data.
“Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan data statistik sektoral sesuai dengan daftar data yang telah disepakati bersama,” tegas Raditya.
8 Program Strategis 2027
Sebagai langkah berkelanjutan, Bidang Statistik Diskominfo telah menyiapkan 8 program strategis untuk tahun 2027. Di antaranya penyusunan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral, penguatan portal Open Data, pelatihan statistik dan data geospasial, pendampingan penyusunan metadata, pemberian rekomendasi statistik, pembinaan bersama BPS, hingga pelaksanaan survei sektoral.
Dengan penguatan statistik sektoral dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong agar data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Data berkualitas ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
(Ags)
